93,2 Persen KPM Puas Terhadap Program Bansos Pemerintah



698 Kali di Baca

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut mayoritas Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) puas terhadap program bansos dari pemerintah.

Agus mengklaim sebesar 93,2 persen KPM puas pada program PKH yang bertujuan menekan angka kemiskinan di Indonesia.

“Sebanyak 86 persen KPM mengetahui bahwa bansos ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah,” ungkap Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/4).

Hal ini tampak pada hasil survei, di mana sebanyak 74 persen responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67 persen untuk biaya sekolah, 58 persen untuk biaya transportasi ke sekolah, 54 persen untuk membeli makanan tambahan, 42 persen biaya ekstrakulikuler sekolah, dan 33 persen untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.

Capaian yang positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebanyak 77 persen KPM menggunakan KKS untuk berbagai transaksi perbankan dan 23 persen menggunakan untuk tarik tunai bansos PKH.

“Bagi 86 persen KPM PKH, rekening KKS adalah rekening pertama mereka, dan 23 persen KPM PKH memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan mereka yang mana memberikan kontribusi signifikan terhadap Inklusi Keuangan,” ujarnya.

Berdasarkan survei independen MicroSave Consulting Indonesia dalam kerangka kerja sama antara Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) menunjukkan, 93 persen puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening, 92 persen puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menanggapi aduan, 94 persen puas terhadap pendampingan oleh Pendamping PKH, 93 persen puas terhadap kemudahakan menjangkau lokasi pencairan bansos, dan 94 persen menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.

Mensos melanjutkan dari survei ditemukan bahwa sebanyak 18 persen KPM PKH tidak melakukan pencairan dana sekaligus. Hal ini menunjukkan perilaku menabung dan upaya mendorong keuangan inklusif untuk rakyat miskin telah menunjukkan hasil positif.

Survei tersebut, lanjutnya, juga menunjukkan bahwa 98 persen KPM lebih memilih metode penyaluran non tunai melalui KKS dibandingkan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos. Melalui KKS, penerima PKH lebih melek transaksi bank melalui ATM, mereka juga tidak mengeluarkan biaya pencairan, sehingga menerima dana bansos utuh.

“Sekitar 64 persen pencairan dana PKH dilakukan penerima manfaat melalui ATM bank dibandingkan Agen Bank sebesar 14 persen dan e-Warong sebanyak 2,4 persen,” tutur Mensos.

Di bidang kesehatan, 92 persen KPM mengakses rumah sakit/puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan, 48 persen KPM menggunakan KB, sementara hanya 26 persen Non KPM PKH yang menggunakan KB.

Di bidang pendidikan 78 persen anak-anak KPM PKH hadir di sekolah secara reguler dan 10 persen anak-anak KPM PKH berprestasi di bidang akademik 5 persen, olah raga 4 persen, seni budaya 1 persen.

Dari sisi pendampingan, sebanyak 79 persen KPM PKH telah mendapatkan sesi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara regular setiap bulannya.

Kepuasan masyarakat menunjukkan Pemerintah telah melaksanakan program PKH dengan sangat baik dan ke depan akan terus memperbaiki pelayanan program PKH untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.