Adik Gubernur Sulsel Tertangkap Kamera Bagi-Bagi Selebaran Kampanye Dan Uang

25 Views

Komitmen Pasangan nomor urut 4 Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) untuk menghindari politik uang di Pilgub Sulsel, ternyata hanya omong kosong belaka.

Tim sukses IYL-Cakka tertangkap kamera diduga membagikan selebaran yang disertai dengan uang di daerah Sukaria Kecamatan Panakkukang, Makasar.

Achmad Joni, warga Sukaria, Panakkukang mengatakan, pembagian selebaran dan uang itu dilakukan pada hari Sabtu, 17/3/2018. Menurutnya, tim pemenangan IYL-Cakka terlihat dengan tenang dan cepat membagi-bagikan selebaran yang berisi program kerja dengan disertai amplop berwarna putih yang berisi uang sebesar Rp.125.000.-

“Mereka membagikannya terang-terangan, tanpa takut-takut. Selebaran dan amplop warna putih dengan isi uang Rp 125.000,-,” kata Joni seperti dikutip dari kilasindonews dotcom.

Menurut Joni, sambil memberi selebaran dan amplop mereka berkata,” Jangan lupa”.

Maraknya politik uang atau bagi-bagi uang menjelang Pilkada, bukan hal yang baru. Hal itu sudah berlangsung sejak lama. Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro menilai praktik politik uang akan marak dijumpai pada pelaksanaan Pilkada Sulsel 2018.

Ia mengatakan faktor uang sulit dihindari dalam mengarungi kontestasi Pilkada di Indonesia. “Karena Pemilu saat ini butuh political cost yang luar biasa, jadi kandidat itu duit yang bicara, kita tak bisa menafikkan itu,” ujar Siti Zuhro di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurutnya, penggunaan politik uang dalam Pemilu memiliki berbagai macam motif.

“Ada juga uang pendaftaran, uang untuk TPS, saksi, pengawasan, jadi itu belum berhenti. Masih saja partai meminta kepada para calon,” ungkapnya.

Menurut Siti penggunaan politik uang dalam Pilkada tidak akan menghasilkan para pemimpin daerah terbaik. Pemimpin yang bersangkutan akan tersandera untuk ‘balik modal’ ketimbang menjalankan kinerja yang baik kepada masyarakat.

“Dengan ada model uang pencalonan yang membuat calon terbaik dan berkarakter itu tak muncul. Dan ini menjujukan uang adalah segalanya,” ujarnya.

Ia melihat politik uang dalam Pilkada kerap terjadi akibat sistem liberalisasi politik melalui pemilihan langsung. Sebab, sistem ini menjadi biang keladi permasalahan tingginya biaya di tiap pelaksanaan pemilihan umum.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, banyaknya kepala daerah terjerat korupsi karena di awal mereka mencalonkan diri keluar banyak uang untuk politik uang. Ditambah, soal mahar pilkada sudah menjadi rahasia umum sangat mahal.

Untuk itu, pihaknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar lebih tegas dan peka terhadap kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi di setiap wilayah pemilihan.

“Pilkada kali ini bupati dan wali kota sudah paham. Bahwa lapangan becek, ini membuat Bawaslu harus paham dan bertindak tegas hingga sampai ke diskualifikasi,” ungkap dia.

Adanya politik uang yang terjadi di pemilihan, sambung Pangi, hanya dapat menyebabkan dampak buruk bagi demokrasi Indonesia.

“Pemilih bisa dipengaruhi politik uang. Seperti ada yang menerima uang dan memilih dengan hati itu memang ada. Tapi, ada juga yang memilih sesuai yang memberikan uang. Ini sangat bahaya,” ungkapnya.

Menurut Pangi, dampak buruk dapat terlihat setelah pemilihan berakhir. Tidak hanya itu, tidak sedikit tindakan anarkis yang terjadi setelah pendukung dari seorang pasangan calon yang tidak terima kekalahannya.

“Saya lihat banyak tindak anarkis saat kalah dalam berpolitik karena calon mereka itu tidak menerima kekalahan. Ini yang harus diperhatikan dalam bahaya politik uang,” ujarnya.

Pangi menyebut saat ini kinerja KPU dan Bawaslu sangatlah dibutuhkan dalam mengantisipasi korupsi kepala daerah. Sebab, mereka merasa perlu mengembalikan uang yang dikeluarkannya selama mengikuti proses pilkada.

“Tidak sedikit dari mereka yang terjaring OTT setelah menjadi bupati, wali kota maupun gubernur. Makin luas wilayah pemilu maka tingkat politik uang semakin tinggi. Kinerja KPU untuk mengawasi ini sangat berat dan politik uang merusak tatanan demokrasi dan politik kita,” tandasnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *