Aksi Demonstrasi Mahasiswa Ditunggangi Konspirasi Internasional Perusuh Hongkong

4,500 Views

Aksi demonstrasi di gedung DPR yang berturut diramaikan oleh para mahasiswa lalu kemudian pengerahan anak sekolah menengah seperti siswa SMK untuk terus menekan anggota DPR periode 2014-2019 yang sejatinya sedang berusaha menyelesaikan tugas terakhirnya dengan manis untuk membuat sejarah baru, berupa pengesahan KUHP produk kemerdekaan RI.

Namun semakin gencarnya aksi demonstrasi dan seperti biasa diikuti aksi kerusuhan setelah masa berlaku kebebasan menyatakan pendapat di depan umum pada pukul 18:00 berakhir membuat DPR mengurungkan niatnya dan menunda pengesahan RKHUP tersebut.

Aksi Anarki tersebut rupanya disambut meriah oleh demonstran di Hongkong yang sedang digerakkan oleh sindikasi internasional dari berbagai negara terutama sekutu Amerika Serikat yang sedang berperang dagang dengan China. Buzzer-buzzer politik pendukung demonstran Hongkong mulai memainkan tagar #StandWithIndonesia sejak tanggal 26 September 2019 sekaligus meramaikan aksi Global Anti-totalitarianism yang mulai diramaikan oleh demonstran di Hongkong agar dapat terus menekan pemerintah China.

Sejatinya pemerintah Hongkong telah mengakomodasi Global Anti-totalitarianism. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam secara resmi telah mengumukan pembatalan RUU ekstradisi pada Rabu (4/9), yang memicu kerusuhan sekaligus menjerumuskan kota yang dikuasai Tiongkok itu masuk ke dalam krisis terparahnya dalam puluhan tahun selama beberapa bulan, demikian Cablet TV dan media lainnya.

Dikutip dari Channel News Asia, pembatalan resmi RUU Ekstradisi Hong Kong – Cina ini dapat menjadi upaya pemimpin Hong Kong untuk menghentikan unjuk rasa yang sedang terjadi.

Dibatalkannya RUU Ekstradisi membuat para demonstran tidak punya alasan untuk berunjuk rasa lagi. Lam menyampaikan pembatalan RUU tersebut melalui siaran di televisi.

Namun ternyata momentum tersebut dimanfaatkan dunia internasional terutama yang digerakkan oleh sekutu-sekutu Amerika untuk terus menekan pemerintah China melalui isu Hongkong. Pada tanggal 28 September 2019 mereka mulai melakukan kampanye Global Anti-totalitarianism yang dimulai di Sydney Australia dan Taiwan para sekutu dekat AS.

Selama dua hari 28-29 September sekira 40 kota di berbagai belahan dunia para pendukung aksi GAT tersebut melakukan demonstrasi dan rally di negara masing-masing.

Namun pemerintah Singapura secara tegas menolak izin bagi unjuk rasa GAT tersebut. Kepolisian Singapura memastikan perihal tersebut pada tanggal 28 September. Kepolisian Singapura menegaskan tidak ada toleransi untuk unjuk rasa yang mencampuri urusan internal negara lain.

“Orang asing yang mengunjungi atau tinggal di Singapura harus mematuhi hukum kami. Tindakan akan diambil terhadap mereka yang melanggar hukum. Ini mungkin termasuk pemutusan visa atau izin kerja,” tambah juru bicara kepolisian Singapura itu seperti dikutip Strait Times.

Seperti diketahui tersangka provokasi Papua Veronika Koman yang kini menjadi DPO Polri mempunya hubungan erat dengan Joshua Wong salah seorang penggerak dan pemimpin demonstrasi rusuh di Hongkong.

Joshua Wong kini sedang ditahan setelah ditangkap polisi Hong Kong sejak Jumat (29/8/19), karena dianggap terlibat tindakan yang melanggar hukum dalam demo anti-pemerintah.

Sehingga bila aksi demonstrasi di gedung DPR tidak berhenti setelah Presiden Jokowi memutuskan sikap untuk meminta DPR menunda pengesahan RUU yang kontroversial, tentunya aksi demonstrasi berikutnya telah disusupi konspirasi internasional. Konspirasi internasional ini akan memasukan beragam agenda kepada para demonstran dalam negeri Indonesia kepentingan-kepentingan asing dalam aksinya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *