Aktifis 98 Korban Penculikan Prabowo Masih Banyak Yang Hilang Dan Tidak Jelas Status Kependudukannya



Keluarga korban penghilangan paksa atau penculikan yang terjadi pada tahun 1997 hingga tahun 1998 terus berusaha untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku utama penculikan tersebut yakni mantan pangkostrad Prabowo Subianto capres tahun 2014 dan kini maju kembali pada pilpres 2019 ini.

“Seperti diketahui salah satu calon ialah pelaku pelanggaran HAM. Kami keluarga korban penculikan Mei 1998, menuntut Prabowo mengungkap keberadaan keluarga kami,” kata Payam Siahaan, orangtua dari korban penculikan Mei 1998 Ucok Munandar di Jakarta Pusat pada pilpres tahun 2014 lalu.

Payam Siahaan adalah salah seorang anggota Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) yang terus menuntut diusut tuntasnya kasus diduga pelanggaran HAM berat tersebut.

IKOHI yakin Prabowo terlibat dengan kasus penculikan aktifis 1998. Menurutnya dalam sidang, Tim Mawar pimpinan mantan Danjen Kopassus itu terbukti menculik.

“Kalau misalnya Prabowo mengatakan dia ngga melakukan itu, kan sudah ada surat dari Komnas HAM yang mengeluarkan laporan kepada Kejaksaan Agung. Tapi sampai sekarang hanya di pingpong saja,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Federasi IKOHI Mugiyanto menambahkan, sebagai korban hidup penculikan itu, dirinya meminta Prabowo bertanggungjawab dan terus melakukan kasus penculikan aktivis pada tahun 1998 silam.

“Kalau Prabowo bilang enggak tahu keberadaan yang 13 orang hilang, karena cuma menangkap sembilan orang dan sudah dibebaskan, itu bohong. Karena mereka bertemu di tempat yang sama dan pernah berbicara. Logikanya enggak mungkin Tim Mawar enggak tahu,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pada Mei 1998 terjadi kasus penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 orang penduduk sipil, dimana sebagian dari mereka adalah aktivis pro demokrasi. Dari jumlah tersebut, yang dikembalikan hanya sembilan orang.

Sembilan orang tersebut kini disebut istilah kubu Prabowo hanya diamankan padahal kenyataannya penculikan dan penghilangan paksa kebebasan seseorang hingga berbulan-bulan ada kejahatan kepada HAM.

Sebagai tindak lanjut tuntutan kepada Prabowo pada tanggal 15 Oktober 2018 IKOHI, KontraS serta Mugiyanto (INFID) telah mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) hari ini (15/10) untuk menanyakan perkembangan penyelesaian kasus yang mereka alami.

Beberapa yang hadir antara lain Bapak Utomo Rahardjo (ayah Petrus Bimo Anugerah), Bapak dan Ibu Paian Siahaan (orangtua Ucok Munandar Siahaan), Suyadi (kakak Suyat) datang bersama pengurus IKOHI, KontraS, serta Mugiyanto (INFID). Mereka meminta kepada presiden Jokowi untuk segera memberikan status kependudukan bagi 13 orang yang hingga kini belum kembali sejak dua puluh tahun lalu. Pihak KSP yang menerima adalah Deputi V.

Status kependudukan sangat penting bagi keluarga korban karena sampai saat ini ke-13 orang hilang tersebut masih tercantum di dalam Kartu Keluarga dengan status hidup. “Ucok Munandar hilang setelah usianya 17 tahun. Jadi setiap Pemilu dikasih surat undangan pencoblosan. Saya harus bilang apa kepada mereka bahwa anak saya tidak jelas statusnya, masih hidup atau sudah meninggal,” terang Pak Paian. Pak Paian juga datang mengajak istrinya yang tengah menderita sakit.

Ibu Paian perlu datang untuk menekankan kepada KSP agar serius membantu presiden memberikan kejalasan nasib anaknya. “Jangan ada janji-janji lagi.  Sebaiknya ini yang terakhir saya datang ke sini.  “Sudah berkali-kali saya mendatangi istana dan lembaga-lembaga negara untuk menanyakan kejelasan nasib anak saya,” pinta Bu Paian dari kursi rodanya.

Senada dengan Pak Paian, Pak Utomo menyampaikan bahwa akibat dari ketidakjelasan nasib orang yang masih hilang, banyak orang tua yang menderita hingga meninggal dalam ketidakpastian nasib orang-orang yang mereka cintai.

“Bulan Agustus lalu istri saya (ibunda Petrus Bimo Anugerah) akhirnya mendapat giliran menyusul para ibu dan bapak keluarga korban yang sudah pergi meninggalkan kita semua. Bagi saya, istri saya yang sudah berjuang dua puluh tahun mencari kejelasan nasib anak yang dicintainya adalah pahlawan HAM sesungguhnya,” kenang Pak Utomo dengan wajah haru.

Mugiyanto, salah seorang korban penculikan 1998, menerangkan bahwa kedatangan keluarga korban penghilangan paksa ke KSP kali ini untuk menindaklanjuti pertemuan para keluarga korban pelanggaran HAM dengan presiden Jokowi bulan Mei lalu.  Perlu upaya konkret dari pihak istana untuk menyelesaikan kasus per kasus sehingga ada kemajuannya.

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM juga merupakan janji presiden Jokowi yang harus dilakukan. Ini merupakan waktu yang tersisa bagi presiden Jokowi pada periode pemerintahannya kali ini untuk menuntaskan janji-janjinya dalam Nawacita. Nawacita juga dibuat untuk dilaksanakan selama lima tahun, sehingga penting bagi presiden melakukan langkah konkret untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Kami tahu ada tantangan politik dan hukum dalam penyelesaian. Namun demikian presiden harus tetap melakukan sesuatu agar hak korban dan keluarganya dipenuhi. Usulan kami adalah segera dikeluarkan status kependudukan bagi ke-13 korban hilang dengan dasar hukum dan instrumen yang tersedia di pemerintahan. Hal mendesak lainnya adalah presiden perlu segera mengambil alih proses ratifikasi konvansi anti penghilangan paksa sebagai instrumen nasional untuk menjamin tidak ada lagi tindakan penghilangan paksa tersebut,” tegas Mugianto.

Pada kesempatan tersebut para keluarga juga menyampaikan perlunya pemerintah memberikan bantuan psikososial bagi keluarga korban. Akibat dari penderitaan yang mereka alami berdampak pada kesehatan dan penghidupan mereka. Pemerintah harus melakukan pemulihan mendesak tanpa harus menunggu proses pengadilan bagi pelaku. “Apa kami, keluarga korban ini, harus menunggu  punah semua meninggal satu per satu tanpa ada penyelesaian? Dimana nurani pemerintah dan moral bangsa ini?,” tanya Pak utomo menutup pertemuan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *