Aneh Bukan Bidangnya Natalius Pigai Ngoceh Soal Jalan Trans Papua

0
306

Wartakota – Presiden Joko Widodo hingga saat ini terus-menerus mengenjot berbagai wilayah penjuru Indonesia dengan pembangunan infrastruktur. Presiden ke-7 Republik Indonesia ini memang tak ingin pembangunan hanya ada di Pulau Jawa, melainkan menyeluruh dan merata dari Sabang hingga Merauke.

Salah satu proyek infrastruktur yang sangat ‘gila’ ialah Jalan Trans Papua. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimis proyek yang membelah gunung tersebut akan bisa menghubungkan seluruh wilayah pada 2018-2019. Selain karena pengerjaannya yang terus dipantau, proyek ini juga kerap mendapat pengecekan oleh Presiden Jokowi sendiri.

Tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi ketimpangan. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah.

Hingga saat ini pembangunan terus digenjot untuk menyelesaikan Jalan Trans Papua yang terdiri dari tujuh ruas tersebut.

Adapun ketujuh ruas itu di antaranya Jayapura-Wamena-Mulia, Jayapura-Sarmi, Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Perbatasan Papua Nugini, Merauke-Waropko, Timika-Mapurujaya-Pomako, Nabire-Waghete-Enarotali, dan Serui-Menawi-Subeba. Sedangkan yang berlokasi di Papua Barat, di antaranya Manowari-Sorong, Manokwari-Bintuni, Fakfak-Hurimber-Bomberay, dan Sorong-Mega.

Jalan Trans Papua memiliki total panjang 4.330,07 Km. Kehadiran jalan tersebut sangat penting untuk menekan harga barang-barang bagi masyarakat yang tinggal di pegunungan Wamena, Papua.

Dengan terus ditingkatkannya pembangunan, data hasil riset Global Competitiveness Index Tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 64, atau naik dari tahun 2015 di peringkat 72.

Namun langkah pemerintah dalam membangun tidak diiringi dengan dukungan semua pihak. Nyatanya masih banyak kelompok tertentu yang hanya bisa mencibir apa yang sudah dilakukan pemerintah.

Salah satu nya komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, seringkali memberikan komentar-komentar pedas yang dianggap tanpa dasar atau bukti yang otentik. Sehingga publik menilai bahwa Pigai adalah seorang komisioner Komnas HAM yang penuh dengan fitnah dan provokasi.

Sebagai seorang Komisioner Komnas HAM yang terhormat, Ia seringkali berkomentar diluar dari tugasnya, bahkan seringkali menjelek-jelekkan Pemerintahan.

Padahal dia diangkat melalui Keppres, namun seolah-olah tidak ada rasa terima kasih sama sekali, atau paling tidak minimal balas budi dengan mensupport negara dalam menjalankan roda pemerintahan agar berjalan lancar dan tenang, ia malah mengganggu stabilitas pemerintahan dengan pernyataan-pernyataannya yang asal njeplak.

Natalius menyebut kebohongan itu tertulis dalam sebuah berita di media nasional Kompas.com berjudul Jalan Trans Papua, Menembus Gunung dan Membelah Bukit yang rilis tertanggal 10 Februari 2017. Menurut Natalius tulisan yang menampilkan gambar-gambar pembangunan jalan trans Papua di dalam badan berita tersebut merupakan pembohongan besar pemerintah kepada masyarakat.

Natalius Pigai ditengarai telah mencecar pemerintahan Presiden Jokowi dengan beberapa pernyataan yang dianggap tidak berpendidikan.

Ia mengaku dalam pandangannya selama ini, pemerintah pusat era Presiden Jokowi hanya membangun jalan sepanjang 231,27 kilometer yang menghubungkan Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Nduga. Untuk itu dirinya meminta kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait agar dapat mengantar rancang bangun jalan dan jembatan ke Kantor Komnas HAM. Hal ini dimaksudnya agar ia dapat mengetahui validitas dan keterbukaan pengelolahan anggaran proyek jalan trans Papua.

Sepertinya Pigai tidak berpikir bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Papua telah membawa perubahan dan memberi manfaat yang sangat besar bagi warga Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur berupa perbaikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembukaan jalan-jalan baru dan Trans Papua, bangun bandara dan pelabuhan yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Papua.

Perubahan-perubahan lainnya, yaitu harga bensin di Papua sekarang sudah sama dengan di pulau Jawa sehingga terjadi penurunan harga kebutuhan pokok yang signifikan di Papua.

Tanpa dasar yang jelas, ocehan Pigai yang paling tidak masuk akal dan mengada-ada. Tanpa harus dijelaskan dengan detail, sudah sangat jelas baik dari dalam maupun luar negeri, infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pemerintah terlihat secara kasat mata dan terlihat wujud dan kemajuannya.

Bahwa memang, Trans Papua telah digagas pada zaman Presiden Habibie, namun hal tersebut dibangun secara sporadis. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan tersebut terlaksana secara massif sehingga pada akhir 2017 lalu, pembangunan jalan tercatat sudah mencapai 4.158,29 km. Hal tersebut mencetak sejarah baru di Papua.

Ini bukan pertama kalinya komentar Pigai tidak mewakili lembaga yang mengkaji dan memantau persoalan-persoalan hak asasi manusia di Indonesia. Pernyataan-pernyataannya di media kerap melanggar kode etik Komnas HAM

Anggaran pembangunan Trans Papua sendiri merupakan anggaran prioritas yang tidak akan dikurangi. Sekalipun kondisi alam wilayah pedalaman yang didominasi pegunungan dan hutan merupakan tantangan utama penyelesaian proyek ini. Namun hal tersebut tidak mengurangi target PUPR untuk menyelesaian proyek ini pada 2018.