Anies Baswedan Gubernur PKL di Provinsi Trotoar

Anies Baswedan Gubernur PKL di Provinsi Trotoar
89 Views

Gak tanggung-tanggung Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat Jakarta semakin semrawut. Harusnya Jakarta sudah rapih dan indah karena seringnya Anies berguru ke luar negeri. Tapi tidak untuk Jakarta sekarang. Justru Anies lah yang membuat Jakarta makin mundur lewat kebijakan-kebijakannya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan merevitalisasi trotoar di 31 titik. Nantinya trotoar akan dibagi untuk pejalan kaki dan pedagang. Anies mengatakan, peruntukan trotoar memang harus dibagi untuk pejalan kaki dan pedagang.

“Memang trotoar itu harus dibagi nantinya, mana yang dipakai untuk pejalan kaki, mana yang bisa untuk berjualan dan ini yang sekarang kita akan buat di kawasan mana, pembagiannya seperti apa, ada aturannya itu,” jelas Anies di Balai Kota, Rabu (4/9).

Anies benar-benar memperdulikan nasip PKL meski harus melabrak aturan. Atau mungkin Anies justru takut di demo oleh para PKL. Inilah gengsi Anies yang gak ada habis-habisnya.

Anies memang Gubernur yang selalu mengedapankan rakyat kecil, nggak peduli jika itu melawan hukum. Bagi Anies, jika perlu sekalian saja suruh warga melawan hukum!

Mengenai PKL dan trotoar ini ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi terhadap Pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang memperbolehkan penggunaan jalan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima atau PKL ditujukan kepada Gubernur Anies Baswedan. Berarti dengan dicabutnya aturan tersebut, Gubernur Anies Baswedan tidak boleh lagi menutup jalan untuk pedagang. Artinya, lewat putusan hukum tersebut maka Anies harus menertibkan pedagang yang selama ini berjualan di trotoar dan jalan.

Fungsi trotoar pun ditegaskan kembali dalam Pasal 34 ayat (4) PP Jalan yang berbunyi: “Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.” Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Namun Anies tetap keukeh berdalih bahwa penggunaan trotoar bagi PKL ini merujuk pada Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Aturan ini menurutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

“Kesimpulannya, PKL diperbolehkan berada di trotoar selama mengikuti pengaturan Permen PUPR. Nah ini yang kemudian menjadi rujukan bagi kita,” ujarnya.

Ternyata Anies punya ide “cerdas” yang tidak pernah terpikirkan oleh gubernur sebelumnya, dan bahkan tidak pernah dipikirkan oleh hukum di Indonesia.

Menurut Anies, di kota-kota besar di sejumlah negara, trotoar atau sidewalk juga dimanfaatkan untuk pedagang dan pejalan kaki. Ada yang berjualan permanen dan mobile.

“Anda lihat di kota-kota besar. Bahkan salah satu kota yang memiliki manual pengelolaan PKL terbaik itu New York untuk di trotoar.

Artinya kita itu jangan sampai berpandangan antipada PKL berjualan, karena memang landasan hukumnya pun ada,” jelasnya.

Indonesia bukan New York! Jadi jelas budaya New York berbeda, termasuk juga masyarakatnya yang jauh sudah lebih maju, dengan tingkat kesadaran, kematangan dan kepatuhannya yang lebih tinggi. Artinya, masyarakat kita diakui atau tidak masih kurang dewasa.

Di New York PKL atau yang dikenal dengan sebutan street vendor harus mempunyai izin sebelum membuka lapaknya, dan itu dengan harga yang tinggi! Selain itu jumlahnya juga dibatasi, tidak bisa seenaknya saja mendirikan lapak. Mereka juga ada aturan main dimana mendirikan lapak, ukuran/ jarak antara lapak dan jam berapa buka lapaknya! Terpenting yang harus diingat street vendor atau PKL di New York memiliki kewajiban membayar pajak! Artinhya tidak dipatuhinya keputusan MA dengan berdalil ini dan itu berarti Anies secara tidak langsung mengajari, atau memberikan contoh kepada warga Jakarta untuk tidak patuh hukum!

Jika Anies mau mencontoh New York memangnya nanti PKL ini siap dibebankan pajak? Siapa yang mengurusi perizinan mereka nantinya? Apakah itu tidak menjadikan tumbuh dan menjamurnya kembali praktek pungli dan premanisme? Lalu bagaimana masalah estitika kota Jakarta jika PKL menjamur di trotoar?

Anies Baswedan perlu belajar lagi dari Gubernur terdahulu atau pemimpin daerah lain yang sukses memimpin daerahnya karena kebijakan Anies justru membuat Jakarta semakin semrawut dengan memperbolehkan PKL berdagang di trotoar.

Mungkin bagi Anies Baswedan yang paling penting adalah terkenal meskipun dengan mengeluarkan kebijakan nyeleneh dan ngawur.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *