Beda Cara dalam Penanganan Konflik di Aceh dan Papua

Beda Cara dalam Penanganan Konflik di Aceh dan Papua
712 Views

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penanganan konflik di Aceh dan Papua tidak sama. Menurutnya masing-masing daerah memiliki karakter yang berbeda, walaupun keduanya diberikan kewenangan otonomi khusus dengan anggaran yang besar.

“Anggaran untuk kedua provinsi tersebut cuku besar, dibandingkan dengan daerah lain, itu per penduduknya jauh berbeda, tapi tetap saja ada ketidakpuasan sehingga menimbulkan masalah,” kata JK di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat, Senin (2/9/2019).

Meskipun demikian JK mengatakan, Aceh menjadi daerah yang aman sejak ditandatangani Perjanjian Helsinki, sebagai bentuk kesepakatan antara pemerintah dan pejuang kemerdekaan Aceh saat itu.

“Aceh menjadi sangat aman sejak 15 tahun lalu, setelah perdamaian kita lakukan dan otonomi khusus diberlakukan untuk dua provinsi tersebut. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Papua tetap bergejolak sampai kemarin,” kata JK.

Jk menilai, persoalan di Papua disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan pembangunan di daerah.

“Ini termasuk bermacam-macam kemungkinan, antara lain pemerintahan yang tidak memuaskan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan; akibat pendidikan tidak merata sehingga menimbulkan kesenjangan; tidak memberikan pendapatan yang baik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Saat ini pembangunan infrastruktur di Papua belum menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat di sana. Apa yang diharapkan soal pemerataan nyatanya tidak memberikan hasil dan menciptakan harmonisasi dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, Wapres JK berharap permasalahan di Papua tidak semakin berlarut-larut dan meminta semua masyarakat untuk saling menghargai dan menahan diri untuk tidak memprovokasi kondisi saat ini.

Rangkaian kericuhan di Papua yang terjadi sejak pertengahan Agustus lalu sebenarnya dipicu oleh persoalan ujaran kebencian yang menyinggung perasaan masyarakat asli Papua. Ujaran kebencian itu memicu persoalan lama yang dirasakan masyarakat Papua hingga menginginkan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Atas dasar itu JK mengimbau semua masyarakat untuk saling menghargai dan menjaga perasaan masyarakat Papua di tengah ketegangan yang terjadi di daerah timur Indonesia itu.

“Kita sendiri harus menjaga perasaan masing-masing, untuk menjaga keharmonisan bangsa ini. Di samping juga kita harus mengetahui masalah yang timbul di daerah ini,” kata JK.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *