Bikin Puisi Politik, Netizen Kecam Kinerja Fadli Zon Di DPR

82 Views

RadarKontra – Wakil Ketua DPR RI dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon kembali menulis puisi, sebuah puisi yang berjudul “Tiga Tahun Kau Bertahta” . Dikatakan kembali menulis lagi karena ini bukan pertama kali ini Fadli Zon menulis puisi.

Seorang penulis kompasianana Lohmenz Neinjelen menuliskan artikel menanggapi puisi tersebut. Menurut Lohmenz tidak ada larangan bagi seseorang menulis puisi. “Jangankan seorang Wakil Ketua DPR RI atau wakil ketua umum sebuah partai politik, gembel pun boleh menulis puisi. Tapi puisinya bagus atau tidak, itu soal lain.” Kata Lohmenz

Menurut Lohmenz Fadli Zon menulis puisi cenderung merupakan kritik sosial atau berbau politik. Dan hal tersebut tidak menjadi sesuatu yang aneh dan baru. Sejak dulu pun sudah ada, Lohmenz kemudian mengingatkan seorang Wiji Thukul pun pernah menulis puisi seperti berikut :

Jika kami bunga
Engkau adalah tembok itu
Tapi di tubuh tembok itu
Telah kami sebar biji-biji
Suatu saat kami akan tumbuh bersama
Dengan keyakinan: engkau harus hancur!

Dalam keyakinan kami
Di manapun – tirani harus tumbang!

Orde Baru yang menjadi sasaran kritik Wiji Thukul dan dimaksud tirani diatas, namun sekitar sebulan sebelum Orde Baru tumbang, Thukul lenyap tak berbekas. Sahabat dan kerabatnya tak tahu di mana ia berada sejak Mei 1998. Konon Wiji Thukul dibunuh.

Dibagian akhir Lohmenz kemudian mempertanyakan “Tahukah Fadli Zon mengapa Wiji Thukul lenyap tak berbekas seperti hilang ditelan bumi? Benarkah ia dibunuh, dan siapa pembunuhnya? Pertanyaan ini mungkin tidak terlalu penting bagi seorang Fadli Zon. Entah karena ia malas menjawab, tidak tahu jawabannya, atau hal lainnya.” kata Lohmenz.

Lohmenz tampaknya mengingatkan betapa kebebasan berpendapat saat ini sangat jauh berbeda dibandingkan saat orde baru yang penuh dengan kekejaman atas sikap berbeda pendapat terhadap penguasa saat itu.

Sikap yang istiqomah berseberangan dari seorang Fadli Zon memang tidaklah salah dalam bingkai politik. Namun bila dihubungkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta posisi seorang Fadli Zon sebagai anggota DPR yang mestinya mengawasi jalannya pemerintahan tentu sangat tidak etis.

Bila Fadli Zon mencermati ada yang kurang dalam jalannya pemerintahan Jokowi-JK tentu sebagai pimpinan partai oposisi wajib mengoreksinya. Tidak dengan menyebar opini yang justru akan memicu kegaduhan di masyarakat.

Sikap yang selalu menutup mata atas kinerja positif yang dilakukan pemerintah dan provokatif tentu akan menjadi kendala dan hambatan dalam pembangunan bangsa yang justru sedang digencarkan saat ini.

Sikap Fadli Zon yang selalu menjadi juru bicara pikiran yang tidak konstruktif terkait kemajuan bangsa tentu tidak dapat menjadi teladan. Seorang Fadli Zon sangat diyakini tidak akan pernah mengapresiasi capaian Presiden Jokowi selama tiga tahun masa jabatannya.

Padahal berbagai apresiasi terhadap kinerja tersebut tidak hanya dari publik dalam negari tergambar dari hasil survei yang menunjukkan peningkatan kepuasan publik, namun juga dari masyarakat internasional utamanya dari lembaga ekonomi dunia terkemuka seperti Word Economic Forum.

Cara kerja Fadli Zon menyebarkan puisi nya pun melalui pesan Whatsapp dan media sosialnya hanya mengingatkan cara kerja sekelompok orang penyebar kebencian (hatespeech) saracen yang kini masih diinvestigasi oleh pihak yang berwajib.

Disaat lembaga DPR makin pudar di mata masyarakat ditunjukkan dari hasil survei Panggung Indonesia, 80 persen dari total jumlah DPR RI masih di cap buruk oleh publik. Hanya tersisa 20 persen yang dianggap baik. “Kami apresiasi karena tidak adil kalau DPR selalu dicap buruk. Masak iya dari 560 anggota DPR tidak ada yang baik,” kata Chief Executive Officer Panggung Indonesia (PI) Ichwanudin Siregar bulan Agustus lalu.

Sebagai bagian dari kepemimpinan DPR RI saat ini Fadli Zon tentu tidak layak mengkritik eksekutif disaat kepercayaan publik kepada lembaganya sendiri makin carut marut. Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies ( CSIS) Philips Vermonte bahkan secara khusus menghimbau, DPR sebaiknya menunjukkan sikap pro terhadap pemberantasan korupsi.

Philips mengatakan survei pada tahun-tahun sebelumnya juga menyebutkan bahwa DPR menjadi lembaga terendah yang mendapat kepercayaan publik yang berbanding terbalik dari lembaga yang paling tinggi mendapat kepercayaan publik adalah Pemerintah atau Presiden. “Ini seharusnya jadi refleksi DPR juga, karena di tengah tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah, masyarakat yang ingin melihat korupsi itu dikurangi,” kata Philips saat mengumumkan hasil survei CSIS awal September 2017.

Konten puisi Fadli Zon yang menyebutkan pemerintah belum mensejahterakan masyarakat dan tidak mengangkat perekonomian negara, justru menjadi tamparan balik baginya saat lembaga yang dipimpinnya masih banyak anggotanya tersangkut dalam perkara Korupsi. Suatu kejahatan luar biasa yang justru menjadi penyebab utama kegagalan pemerataan kesejahteraan dan merusak perekonomian bangsa.

Hingga saat ini puisi Fadli Zon tersebut justru menuai komentar negatif dari netizen, “3tg jd wakil ketua, kerja nyata atau banyak bicara, yg wakil rakyat katanya, rakyat yg mana, rakyat siapa, jd ngenes akhirnya, bc puisi and” sindir akun Nizam Zakka Arrizal. Bahkan seorang netizen mengingatkan kembali pernyataan Fadli Zon ‘bagus pak, coba bikin lagi dengan judul “KORUPSI ADALAH OLI PEMBANGUNAN”‘ seru akun bernama Thomas Aquino.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *