Dagelan Gerindra, Tolak Hasil Pilpres dan Mengakui Hasil Pileg



499 Kali di Baca

Lucu rasanya ketika ada pihak yang menolak hasil pemilihan presiden (Pilpres) namun mengakui hasil pemilihan legislatif (Pileg). Padahal keduanya digelar secara serentak dan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara yang sama, yaitu KPU.

Masih fresh from the oven, ketika Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menolak hasil hitung KPU terkait perolehan suara Pemilu serentak 2019 karena menganggap ada kecurangan.

“Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kamu tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran,” kata Prabowo saat mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Cukup aneh jika klaim kemenangan ini dilakukan dengan bermodalkan hasil hitung cepat lembaga survey internalnya sendiri. Sedangkan datanya tak pernah terlihat gamblang dikemukakan.

Silat lidah memang sudah jadi bagian dari para pendukung Prabowo-Sandi, bukti saja ucapan sang pemimpinnya mati-matian ia luruskan.

Anggota Dewan Pengarah Partai Gerindra Mohamad Syafi’i menjelaskan, yang dimaksud Prabowo hanyalah kecurangan pada Pilpres, bukan Pileg, di mana Partai Gerindra menjadi partai pemenang ke-3 berdasarkan situng KPU.

“Jadi bedakan ya, tidak tertutup kemungkinan terjadi kecurangan pemilu di pileg, tapi pemilu curangnya itu hampir pasti terjadi di pilpres,” kata Syafi’i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Nah, dari sini saja kita bisa melihat betapa plintat-plintutnya kubu 02 dalam mengakui hasil kemenangan pemilu 2019.

Sementara, DPT pemilu tidak hanya digunakan Pilpres tetapi juga Pileg. Ketika ditanya mengenai itu, Syafi’i malah mengulangi kembali jawabannya.

“Ya kemarin kita memisahkan antara Pileg dengan Pilpres itu pertama kita melihat di lapangan itu yang khusus didesain untuk curang itu adalah Pilpres. Kalau di Pileg itu saya kira ada kecurangan tapi bukan pemilu curang,” ujarnya.

Logikanya, jika Gerindra menerima hasil di legislatif, harusnya hasil pemilu presiden juga dapat diterima dengan lapang dada, apapun hasilnya. Begitu juga sebaliknya. Apabila menolak hasil pilpres, otomatis hasil pileg juga ditolak.

Padahal untuk menjaga pemilu yang bersifat jurdil: jujur dan adil, itu memang tidak mudah. Tapi bagaimanapun tetap harus dilakukan.

Dalam hal ini KPU sungguh-sungguh menunjukkan integritasnya dalam melayani masyarakat terkait pemilihan umum serentak kali ini. KPU pun dinilai cukup terbuka terhadap segala bentuk aduan dan koreksi yang dilakukan masyarakat.

Sudah ada peraturannya, sudah ada undang-undangnya. Ada KPU sebagai pelaksana, ada pula Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pengawasnya. Lebih tinggi lagi, ada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawas yang lebih luas cakupannya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *