Desak MK Percepat Putusan Presidential Threshold, Yusril Ingin Leluasa

45 Views

Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis. Sebab, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, Dan karena itulah rakyat memiliki kekuasaan tertinggi.

Pemilu langsung dilaksanakan pertama kali pada tahun 2004 kemudian tahun 2009 dan 2014 sesuai dengan amanat Pasal 22E UUD NRI 1945 untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden, dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Adapun diantaranya mengenai ketentuan yang mengatur tentang syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 mengenai ketentuan ambang batas calon Presiden atau diistilahkan Presidental Threshold (PT), yang menyaratkan bahwa: “Pasangan calon diusulkan oleh Partai politik maupun gabunga partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.”

Dalam putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014 ataupun putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009 disebutkan secara tegas bahwa ketentuan a quo (Presidential Threshold) merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai Legal Policy oleh pembentuk Undang-Undang.

Jika dilihat kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 dan 2009, dengan menggunakan UU. No.42 Tahun 2008 ini dengan pemberlakuan ambang batas (Presidential Threshold) kenyataannya presiden dalam menjalankan pemerintahan berjalan sesuai dengan UUD 1945 yaitu lima tahun tanpa dijatuhkan oleh parlemen.

Selain itu, apabila Presidential Threshold dihapuskan maka akan berdampak pada kepemimpinan eksekutif yang tidak akan mendapat dukungan dari parlemen, sehingga akan sulit untuk melaksanakan kebijakan.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, presidential threshold (PT) ini merupakan produk demokrasi yang ada di DPR, bukan pemerintah. Ia mengatakan ada mekanisme proses demokrasi yang ada di DPR yang kemarin juga sudah diketok secara aklamasi.

Jokowi pun mempersilakan kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan UU Pemilu untuk mengajukan uji materi ke MK.

“Jadi ya silakan itu dinilai, kalau masih ada yang tidak setuju, kembali lagi bisa ke MK, inilah negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki. Dulu ingat, dulu meminta dan mengikuti (presidential threshold 20 persen), kok sekarang jadi berbeda?” katanya.

Oleh karena itu, uji materi UU Pemilu terkait dengan ambang batas calon presiden kepada MK harus dijalankan secara objektif tanpa intervensi dari pihak manapun karena isu presidential threshold sangat rentan ditunggangi oleh kepentingan politik.

Pada 3 Oktober 2017 lalu, MK menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang Undang Pemilu. Sidang tersebut terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Uji UU Pemilu ini terdiri atas empat nomor perkara, diantaranya yaitu perkara Nomor 70 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra.

Para Pemohon kemudian meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Namun di sidang kedua perbaikan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu di Gedung MK, Senin (16/10) kali ini, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses persidangan dan memutuskan perkara pengujian UU Pemilu terkait PT.

Permintaan itu disampaikannya agar partai-partai peserta Pemilu 2019 bisa lebih leluasa, dan tidak terburu-buru memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2019.

“Percepatan ini juga dimaksudkan agar tidak mengganggu tahapan Pemilu yang telah ditetapkan KPU,” katanya. Sebagaimana Yusril ingin mencalonkan Presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Sebelumnya, Yusril pernah mengatakan akan tetap meminta MK untuk membatalkan Undang-Undang (UU) Pemilu yang mensyaratkan calon presiden untuk diusung parpol yang memperoleh suara sah 20-25 persen.

Kendati demikian, Yusril mengaku bahwa MK tidak bisa membatalkan sesuatu UU yang sudah disahkan. Kecuali UU tersebut melanggar hal-hal yang tidak dibenarkan.

“MK menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa membatalkan suatu UU yang merupakan kewenangan suatu lembaga pemerintah yang sah atau open legal policy. Kecuali secara nyata melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable,” jelasnya, Senin (21/8)

Apapun keputusannya nanti, biarlah menjadi ranah hukum demi tegaknya demokrasi negara ini. Sebaiknya kita sebagai masyarakat lebih kepada bagaimana menyerahkan dan mendukung keputusan yang terbaik kepada pemerintah demi kemajuan bangsa ini.

Sebab, pemerintahan yang kuat adalah syarat pokok untuk berjalannya suatu “governance” yang normal dan baik. Kita pahami sebagai kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh publik. Tetapi ia tetap pemerintahan yang demokratis karena selalu terbuka pada kritik, kontrol, dan sirkulasi melalui pemilu yang jujur dan adil.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *