Dinasti Politik Mencengkram Purwakarta

145 Views

Radarkontra – Seolah tak rela melepaskan singgasananya sebagai seorang kepala daerah di Purwakarta, istri calon wakil gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yakni Anne Ratna Mustika  bakal merebut kekuasaan yang pernah dipegang sang suami.

Pilkada Kabupaten Purwakarta pun kini tak lepas dari sorotan masyarakat.

Majunya Anne Ratna Mustika pada Pilbup Purwakarta 2018 seolah menancapkan indikasi keluarga Demul sapaan akrab Dedi Mulyadi sedang membangun dinasti politik di Purwakarta. Selama hampir dua dekade terakhir, Purwakarta dipegang keluarga ini.

Setelah dua periode menjabat di Pilkada 2018 dengan dalih berhasil selama memimpin Purwakarta, DemulTidak akan pernah ada cerita yang sama kembali mendukung istrinya maju untuk menggantikannya.

Padahal kapasitas dirinya dengan istrinya jelas-jelas berbeda. Sebab tidak pernah ada cerita yang sama. DM mungkin mampu mengemban amanah menjadi bupati Purwakarta selama dua priode, tetapi sulit untuk yakin jika istrinya pun mampu melakukannya.

Sebagaimana diketahui sebelum Demul, jabatan bupati di Purwakarta pun dipegang oleh paman dari Anne, Bunyamin Dudih.

Belajar dari berbagai kasus di daerah, dinasti politik rentan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena itu, kepemimpinan keluarga Demul harus tetap diwaspadai.

Meski secara hukum tidak bermasalah, tetapi dinasti politik menjadi persoalan apabila dilihat dalam pendekatan demokrasi. Sebab, dinasti politik akan membatasi partisipasi dan kaderisasi dari putra daerah tersebut maupun kader partai politik.

Budaya politik dinasti harus dihindari, karena kalau gagal, kegagalan itu akan berlarut-larut tidak memuaskan rakyat. Tentu ini merupakan upaya untuk menutup demokratisasi di Purwakarta.

Menurut Pengamat Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Idil Akbar mengatakan, meski setiap warga negara berhak mencalonkan diri, tetapi perlu memperhatikan sisi etika politik.

Hal itu betkaitan dengan pencalonan Anne Ratna Mustika, pada Pemilihan Bupati Purwakarta 2018. Pada saat yang sama, sang suami Dedi Mulyadi juga maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, ditambah Dedi juga menjabat Bupati Purwakarta 2013-2018.

Namun pada dasarnya, lanjut Idil, demokrasi tidak ada batasan siapa yang akan maju atau punya kaitan darah keluarga sekalipun, karena demokrasi membuka ruang kepada semua orang untuk dipilih dan memilih.

“Namun problem masuk pada etika. Kebijakan dinasti menyuburkan korupsi. Apalagi banyak kerawanan politik yang muncul dari politik jenis dinasti ini,” tegas Idil kepada wartawan, Selasa (1/5/2018).

Oleh karena itu, lanjut dia, politik dinasti kerap menjadi perdebatan karena politisi harus melihat etika sebagai prinsip utama. “Meski dinasti politik bisa saja ada jaminan tidak korupsi kolusi nepotisme (KKN), tetapi sejauh ini belum ada yang menjamin hal ini,” katanya.

Selanjutnya, kata Idil, apakah Purwakarta akan membangun dinasti selanjutnya? Ia menyoroti beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, yang telah meneruskan tradisi ini. Kenyataannya, kondisi tersebut malah memunculkan keluarga yang menguasai hajat hidup banyak orang.

Dengan begitu, ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikut mengawasi para kepala daerah yang melakukan politik dinasti. “Logikanya begini, petahana akan mempertahankan kekuasaan,” tegas dia.

Terhadap persoalan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah memberikan perhatian khusus kepada calon kepala daerah yang berusaha menciptakan dinasti politik.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, dinasti politik menjadi perhatian khusus KPK dalam upaya memberantas korupsi, pasalnya dinasti politik seolah-olah menjadi kerajaan keluarga.

Ia mencontohkan, pada dinasti politik terjadi bisa terjadi dari bapak yang memiliki kekuasaan yang akan segera berakhir, kemudian kekuasaan tersebut diberikan kepada anaknya atau juga yang dari bapak ke istrinya. Sehingga, banyak modus-modus operandi, anak yang jadi bupati dimanfaatkan oleh orang tuanya yang menjadi gubernur untuk mencari dana.

“Keluarga itu mempertahankan kekuasaanya. Tak ikhlas dengan yang sudah dinikmati dan harus diserahkan ke yang lain. Ini menjadi atensi kami,” katanya.

Terkait itu, Pengamat Politik Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menilai, majunya Anne Ratna Mustika ini baru sebatas indikasi dinasti politik. “Jelas hal itu indikasi dinasti politik di Purwakarta. Memang dinasti itu levelnya sudah tahap kedua. Bapak ke istri masih satu tahap, kalau ke anak atau adik baru dinastinya kerasa. Sementara ini baru indikasi. Kata dinasti satu kelompok keluarga besar,” papar Asep.

Asep megakui, dinasti politik sah saja terjadi di Indonesia karena secara konstitusi setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kontestasi pilkada serentak.

“Memang MK pernah menyatakan suami istri ke bawah tidak boleh ikut pilkada saat petahana berakhir, namun dibatalkan. Jadi (dinasti politik) boleh,” terangnya.

Hanya saja, lanjut Asep, dinasti politik akan berdampak negatif, di antaranya membatasi partisipasi dan kaderisasi putra daerah dan kader partai politik. Maka, baiknya dinasti politik dihindari karena kegagalannya bisa mengecewakan masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah segera membuat aturan baru yang mencegah politik dinasti. Keluarga petahana tidak boleh mencalonkan diri selama satu periode sehingga tidak melanggar hak berdemokrasi.

Sejaun ini undang-undang belum menyatakan secara konkrit soal dinasti politik. Minimal mencegah urutan mereka yang akan maju. Kalau tahun ini suami maju, maka keluarga yang berhubungan harus ditunda satu periode. Ini pun tidak mengebiri hak warga dalam politik.

Dinasti politik adalah perputaran kekuasaan terjadi di keluarga, menutup potensi orang lain untuk bisa maju terpilih. Sirkulasi kekuasaan demokrasi jadi bermasalah bagi rakyat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *