DPR sepakat revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)

1,059 Views

Saat ini, ada pelbagai kelemahan dalam wujud penyalahgunaan kekuasaan dan ada kepentingan politik yang mewarnai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat ada kasus yang tidak ditindaklanjuti.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai usulan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang UU KPK membawa semangat perbaikan. Hasto menyebut revisi UU KPK penting agar kinerja lembaga antirasuah semakin baik.

“Semua dalam semangat untuk perbaikan,” kata Hasto dalam keterangan resmi, Jumat (6/9).

Menurut Hasto revisi itu bertujuan agar pengawasan terhadap KPK semakin diperkuat dan mengedepankan pencegahan tindak korupsi. Menurutnya, hal itu sejalan dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 16 Agutus lalu.

“Ada juga spirit untuk meningkatkan sinergitas antarlembaga penegak hukum, tapi sekaligus untuk memperbaiki,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, melalui pesan singkatnya, Kamis (5/9) mengungkapkan mulai dari pegawai hingga pimpinan KPK sudah merasa bahwa ada masalah dalam UU KPK yang sekarang.

Fahri menilai UU KPK merupakan persoalan lama sekali dan permintaan revisi itu sudah datang dari banyak pihak, termasuk dari Pimpinan KPK. Bahkan pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi setuju atas revisi UU KPK.

Atas dasar itu, DPR lanjut Fahri menekankan bakal bekerja dan bertindak atas banyaknya permintaan dari publik hingga akademisi.

“DPR saya kira tidak pernah berhenti karena saya sendiri pernah menghadiri rapat konsultasi dengan Presiden, dan Presiden sebetulnya setuju dengan pikiran mengubah UU KPK itu sesuai dengan permintaan banyak pihak, termasuk pimpinan KPK, para akademisi dan sebagainya,” ungkapnya.

“Pimpinan KPK juga tahu akhirnya, banyak penyidik liar,” imbuh dia.

Selama ini, kata Fahri, penyidik institusi pemberantasan korupsi itu menganggap dirinya independen dan tidak ada yang mengawasi. Dimana, para penyidik bekerja dengan menyadap sendiri, nangkap sendiri, ngintip sendiri, dan menyimpan orang sendiri.

“Dulu kan di Pansus jelas itu ya kan ada penyidik yang memelihara saksi yang disuruh berbohong di ruang sidang, lalu di entertainment disewakan pesawat khusus, dikasih duit dan sebagainya,” kata Fahri.

Fahri menambahkan Revisi UU KPK, sudah ditunggu-tunggu sejak 15 tahun lalu. Untuk itu, ia berharap Revisi UU KPK dapat segera direalisasikan oleh pemerintah bersama DPR.

Di sisi lain anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyebut bahwa 6 poin revisi di UU No. 30/2002 tidak akan melemahkan KPK, namun untuk perbaikan kinerja KPK ke depan.

Pertama komposisi KPK terdiri atas pimpinan, dewan pengawas, dan pegawai. Kedua, kewenangan dewan pengawas secara keseluruhan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan dari KPK.

“Dari KPK ini eksekutifnya tentu adalah pimpinan dan para pegawai termasuk penyidik dan penyelidik,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Kemudian yang ketiga terkait penyadapan. Point tersebut kata Arsul sebelumnya menjadi kontra karena lembaga antirasuah harus mendapat izin dari pengadilan. Namun kini, legislatif sepakat permohonan tersebut hanya kepada dewan pengawas saja.

Poin selanjutnya yang keempat, kedudukan KPK ditegaskan bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK masuk dalam rumput eksekutif.

Mengacu pada putusan tersebut, politikus PPP menyebut, maka dalam revisi undang-undang (UU) akan ditegaskan KPK masuk dalam ruang lingkup pemerintahan. Tetapi sebagai lembaga penegak hukum, dia punya independensi.

Kelima, masih soal penyadapan. Selain harus mendapat izin dari dewan pengawas, ini juga mesti tertera dalam UU, bukan hanya di prosedur operasi standar (SOP) KPK.

Dan yang terakhir yang keenam terkait status kepegawaian dari para pegawai KPK. “Dalam RUU KPK itu dimasukkan ke dalam rumpun aparatur sipil negara. Jadi, berlaku secara prinsip ya meskipun nanti ada pengecualian-pengecualian tentang aparatur sipil negara,” jelas Arsul.

Sebelumnya pada Rapat Paripurna DPR kemarin sepakat revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3) serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi usul inisiatif DPR.

Kesepakatan diambil setelah juru bicara dari 10 fraksi yang duduk di Senayan menyampaikan pendapat secara tertulis ke meja pimpinan Rapat Paripurna DPR.

Sementara itu, KPK mencatat setidaknya terdapat sembilan persoalan dalam naskah revisi UU KPK yang dapat melumpuhkan lembaga antirasuah itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun mengaku bakal menyurati Presiden Jokowi agar tak terburu-buru membahas revisi UU tersebut.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *