Dua Caleg PKS Diancam Hukuman Penjara



25 Kali di Baca

Partai Keadilan Sejahtera kembali tersandung kasus pidana pemilu. Seorang calon legislatif PKS bernama Yusriah Dzinnun diduga melibatkan seorang pegawai negeri sipil dalam kampanyenya.

Ketua Koordinator Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Jakarta Utara Benny Sabdo mengatakan, kampanye yang dilaporkan itu terjadi di Jalan Luar Batang 3, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu (15/12/2018).

“Dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah pelaksana dan/atau tim kampanye melibatkan aparatur sipil negara dalam kampanye dan aparatur sipil negara terlibat sebagai pelaksana dan/atau tim kampanye,” kata Benny lewat keterangan tertulisnya, Jumat (18/1/2019), seperti ditulis Kompas.

PNS yang dimaksud adalah Wirta Amin Assalaf. Benny mengatakan, Wirta masih aktif tercatat sebagai aparatur sipil negara di kantor Kementerian Agama Jakarta Utara. Ada tiga terlapor yakni Yusriah Dzinnun, Iko Setiawan, dan Wirta Amin Assalaf.

Selama 14 hari, Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, penyidik Polres Metro Jakarta Utara, dan Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa berbagai pihak. Hasilnya, para terlapor terbukti melakukan pelanggaran pidana.

“Perkara pelanggaran pemilu diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Utara pada Rabu (16/1/2019) lalu,” kata dia. Benny menjelaskan, pelibatan ASN dalam kegiatan kampanye dilarang dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f dan ayat (3) juncto Pasal 493 dan Pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Para terlapor terancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Yusriah sudah dihubungi untuk mengonfirmasi pernyataan Bawaslu. Namun, yang bersangkutan tidak merespons.

Sebelumnya, caleg Partai Keadilan Sejahtera bernama Basuki juga dituntut dua bulan penjara dan denda Rp 2 juta rupiah subsidair 1 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa yang maju sebagai caleg DPRD Boyolali tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan money politic atau politik uang.

“Menyatakan terdakwa Basuki SPd bin Senen Harto Prayitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘setiap pelaksana yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu’,” kata JPU, Adhya Satya Lambang Bangsawan, sebagaimana dikutip dari detik.com dalam artikel bertajuk Bagi-bagi Sembako, Caleg PKS di Boyolali Dituntut 2 Bulan Bui.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Boyolali, Jumat (18/1/2019), jaksa menyajikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dari dua dakwaan alternatif yang disangkakan kepada terdakwa, yang terbukti yakni pada dakwaan pertama. Yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) UU No 7/2017 tentang Pemilu.