Dua Kapal Berbendera Malaysia Di Tangkap di Perairan Kalimantan

16 Views

Jajaran Satlan II Polair Polda Kaltim berhasil menangkap dua kapal induk dan kapal tandu nelayan berbendera Malaysia dengan nomor lambung SA 1517/5/F yang sedang melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Karang Unarang, Kalimantan Utara.

Selain mengamankan dua unit kapal, pihaknya juga mengamankan 1 orang nakhoda kapal bernama La Nurdia yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berserta 10 anak buah kapal (ABK) satu diantaranya merupakan Warga Negara Malaysia, sementara sisanya merupakan WNI.

Dari Kapal induk dengan kapasitas 40 GT tersebut, petugas mendapatkan barang bukti berupa pukat jenis jeruk dan berbagai jenis ikan hasil tangkapan yang beratnya sekitar 600 kilogram.

selain mengamankan dua unit kapal, pihaknya juga mengamankan satu orang nakhoda kapal bernama La Nurdia yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berserta 10 anak buah kapal (ABK) satu diantaranya merupakan Warga Negara Malaysia.

Ketika diinterogasi, nakhoda bernama La Nurdia (WNI) tidak mampu memperlihatkan dokumen atau surat-surat izin penangkapan dari pemerintah Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Polair Kota Tarakan, nakhoda ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai paling bertanggungjawab terhadap tindakan pencurian ikan menggunakan bendera negara lain.

“Saat kami periksa nakhoda tidak bisa memperlihatkan izin penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal berserta awak kapalnya kami bawa ke pangkalan Satlan II Polair Polda Kaltim untuk dimintai keterangan,” kata Dirpolair Polda Kaltim, Kombes Pol Omad melalui Kasatlan II Polair Tarakan Dit Polair Polda Kaltim, Kompol Syam Suriya,

Atas perbuatannya, sang nakhoda dijerat pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara.

Sedangakan 10 ABK salah satunya warga negara Malaysia akan dikomunikasikan dengan Imigrasi Tarakan untuk ditindaklanjuti.

Masalah illegal fishing (pencurian ikan) telah menjadi ancaman nasional yang telah merugikan negara dan harus segera diatasi oleh pemerintah Indonesia.

Kementerian Kementerian Perikanan dan Kelautan memastikan pemerintah sudah memiliki instrumen yang jitu untuk menghukum para pelaku illegal fishing. Tak hanya Satuan Tugas 115, instansi lain, seperti Kementerian Keuangan, juga sudah siap dengan pasal berlapis untuk menjerat pelaku. Menteri KKP, Susi Pudjiastuti meminta Satgas 115 berkomitmen dan berkoordinasi untuk memberantas illegal fishing.

Persoalan pencurian ikan telah lama menggerogoti kedaulatan laut Indonesia, menurut KKP, modus operandi yang umumnya dilakukan adalah penangkapan ikan tanpa izin, mengunakan izin palsu, serta menggunakan alat tangkap yang dilarang.

Pemerintah, KKP dan aparat keamanan tidak bisa bekerja sendiri, karena itu perlunya kesadaran anak bangsa untuk memberikan informasi terkait pencurian ikan di Laut Indonesia dan menjaga perairan untuk dikelola dengan baik demi perekonomian bangsa yang gemilang.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *