Eep: Hasil Survei Pada Masa Kampanye Bikin Bingung Masyarakat

21 Views

Maraknya lembaga survei yang merilis berbagai hasil surveinya jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) berpotensi akan membuat masyarakat menjadi bingung.

Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara pilkada untuk ikut mengawasi lembaga-lembaga survei jelang pilkada. Tujuannya, tak lain adalah demi pemilih dan kualitas pemilu itu sendiri.

“Kami sebagai pihak yang berkecimpung di dunia konsultan politik merasa risau dengan perkembangan pilkada di banyak daerah yang biasanya ditandai dengan kemunculan banyak lembaga survei,” kata Eep dalam sebuah diskusi bersama wartawan, Selasa (20/3) di Surabaya.

Menurut Eep pada dasarnya masing-masing lembaga survei memiliki hak untuk merilis hasil penelitiannya. Namun, rilis tersebut sebaiknya juga harus valid sehingga pemilih mendapatkan informasi sesuai fakta.

Apabila lembaga survei tak memerhatikan validitas, maka yang akan dirugikan adalah pemilih. Menurutnya, ada dua dampak yang akan diterima pemilih, yakni dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek.

Adapun untuk jangka pendek, pemilih akan bingung dan kehilangan kepercayaan terhadap informasi. “Buruknya, bisa menjadi mobilisasi massa melalui cara yang canggih,” paparnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, Eep pun mengusulkan agar KPU mengatur regulasi perihal survei. “Menurut saya, harus ada regulasi yang membuat survei bisa bertanggung jawab. KPU bisa mewajibkan tiap lembaga survei menyerahkan beberapa persyaratan,” ujarnya.

Pertama, lembaga survei harus berani menjelaskan dengan siapa mereka bekerjasama. Misalnya dari Polmark Indonesia yang merupakan konsultan dari pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno. “Lembaga yang lain harus berani menjelaskan seperti itu. Dengan demikian, akan sekaligus transparan” jelasnya.

Kemudian yang kedua, lembaga survei harus menyerahkan laporan tentang informasi dasar penyelenggaraan surveinya. Misalnya waktu penyelenggaraan survei. Ketiga, lembaga survei sebaiknya harus melampirkan tanda pembayaran pajak. “Pajak itu bisa dihitung dari nilai kontrak. Sehingga, selain memberikan pemasukan untuk negara, sekaligus bisa mengetahui detail nilai kontraknya,” kata dia.

Terakhir lanjut Eep, lembaga survei wajib menyerahkan data mentah atau role data yang terdiri dari elektabilitas, akseptabikitas, prevensi berbasis partai, hingga beberapa aspek lain.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *