FAPP Optimis MK Tak Akan Batalkan Perppu Ormas

21 Views

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Perppu penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Pasal 22 UUD 45.

Terdapat tiga aspek seperti halnya yang telah diputuskan MK atas penerbitan Perppu. Pertama, mengenai keadaan saat ini. Kedua, kegentingan. Ketiga, kekosongan hukum.

Tjahjo menilai situasi saat ini ada ormas yang dengan jelas melakukan tindakan yang mau mengubah Pancasila dengan sistem khilafah yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kemudian terkait kekosongan, pemerintah kata Tjahjo mengatakan persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan UU no.17 tahun 2013. Sehingga memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Perppu agar tidak ada kekosongan hukum.

“Kekosongan hukum itu, maka pemerintah membuat aturan untuk mengisi itu. Tapi tidak mungkin dengan cara yang biasa. Kegiatan ormas bertentangan Pancasila mengganggu bangsa, harus segera diatasi,” katanya dalam sidang lanjutan uji materi Perppu ormas, Jumat (30/8/17).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga Pancasila dan UUD 45 secara penuh dari ancaman ideologi manapun yang berpeluang merusak kebhinnekaan.

Dan ini terbukti dengan berbagai kegiatan serta aksi yang dilakukan ormas HTI yang menimbulkan benturan di masyarakat dan berdampak pada disintegrasi bangsa.

Lalu kemudian pihak-pihak yang telah dibubarkan pemerintah berupaya melakukan tindakan perlawan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada tujuh perkara dalam sidang uji materi Perpu Ormas itu dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan pihak terkait. Dari pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sedangkan pihak terkait diwakili Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP).

Sementara itu, Anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), I Wayan Sudirta menilai tidak tepat anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas menjadi bukti pemerintah tidak demokratis.

“Kewenangannya jelas. Itu memang kewenangan Presiden,” ucapnya.

Menurut Sudirta, dengan adanya uji materi Perpu ke MK menunjukkan adanya unsur demokrasi yang berlaku dalam negara ini. Meski telah dibubarkan, Sudirta mempersilakan jika ada ormas dibubarkan untuk menyatakan keberatan di PTUN.

Selama ini terkait keluarnya Perpu Ormas sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Karena itu, Sudirta mengaku optimistis Perpu tidak akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

“Permohonan para pemohon ditolak yakin seyakin-yakinnya. Alasan pertama, dari segi legal standing saya lihat tidak cukup kuat. Bagaimana mau menang jika legal standing saja masih dipersolakan, diragukan, berputar-putar berganti-ganti (pemohonnya),” kata Sudirta.

Sebaliknya kepada ormas-ormas lainya seharusnya tak perlu takut dengan Perppu tersebut, jika apa yang ditetapkan pemerintah melalui Perppu Ormas dianggap sebuah bentuk diskriminatif, maka perlu kembali mengingat tentang kesetian terhadap NKRI.

Adapun pihak-pihak yang mengajukan uji materi Perpu Ormas seperti HTI, ACTA, FPI, Yayasan Sharia Law Alqonuni, Aliansi Nusantata adalah pro radikalisme yang merasa eksistensinya terancam dengan adanya Perpu Ormas tersebut.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *