Gerakan Potong Satu Generasi Wajib Didukung Untuk Menghapus KKN Dari Bumi Indonesia

Gerakan Potong Satu Generasi Wajib Didukung Untuk Menghapus KKN Dari Bumi Indonesia

2,870 Kali di Baca

Mantan Ketua MK Mahfud MD pernah menyampaikan catatannya terkait 20 tahun reformasi. Dia menggarisbawahi pemberantasan korupsi di negara ini yang dinilainya gagal.

”Demokrasi kita itu tidak berhasil memberantas atau mengurangi korupsi. Padahal semakin demokratis suatu negara maka korupsi semakin dihapus, semakin bersih dari korupsi. Tapi di Indonesia itu gagal, demokrasi dibangun tapi korupsinya makin banyak di sini,” kata Mahfud di kompleks Kepatihan kantor Gubernur DIY, Selasa (22/5).

Menurutnya demokrasi di Indonesia dalam praktiknya mengalami pembelokan ke arah oligarki mulai 2002 atau 2003. Karena sejak tahun itu, lanjutnya, partai-partai politik sudah mulai bermain uang, otoriter, pemimpin partai menjadi lebih menentukan dari pada anggotanya dan hal ini berlaku bagi semua partai. Sehingga demokrasi yang muncul adalah demokrasi transaksional. Kalau demokrasi hanya dijalankan oleh yang mampu bertransaksi, kata Mahfud, maka hal itu namanya oligarki.

”Itu mengapa demokrasi di Indonesia gagal, gagal memberantas korupsi,” katanya.

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto sejak pilpres tahun 2014 hingga kini tahun 2019 terus menyerang lawan politiknya dengan isu-isu pemberantasan korupsi dan kebocoran negara.

Semua langkah dan manuver Prabowo ini adalah salah satu langkah agar rekam jejaknya terkait dengan pemerintahan orde baru yang dipimpin mertuanya pemimpin terkorup sedunia Jenderal Suharto semakin terpinggirkan.

Hermawan Sulistyo Mantan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pelanggaran HAM 1998 yang melibatkan (letjen pecatan) Prabowo Subianto pernah mengusulkan agar pelaku langsung dan antek-antek Orde Baru tidak diberi kesempatan lagi dalam pemerintahan era reformasi ini.

“Karena tidak peradilan yang menyelesaikan masalah (korupsi dan pelanggaran HAM orde baru) itu, ya silahkan nggak usah diadili, ‘kitakan bangsa pemaaf’, tapi (mereka) jangan ikut rezim baru potong satu generasi baru itu adil dan bagus !” tutur kiki panggilan akrab Hermawan Sulistyo.

Namun perlawanan antek-antek orde baru ini semakin keras seiring langkah-langkah Presiden Jokowi yang dapat merebut kembali berbagai aset negara berupa Sumber Daya Alam yang puluhan tahun telah dirampok asing di era orde baru menyadarkan mereka bahwa mereka semakin terancam sumber kehidupan dan sisa-sisa sumber penghasilannya.

Terlebih lagi saat Mahkamah Agung RI memutuskan aset yayasan Supersemar yang didirikan Suharto mertua Prabowo dan ayahanda elit Partai Berkarya didapat dari perbuatan melawan hukum alias korupsi sehingga harus dikembalikan ke negara.

Pada 9 Desember 2016, putusan PN Jaksel dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Jaksa yang diberikan kuasa oleh negara/rakyat tidak terima dan mengajukan kasasi. MA mengabulkan kasasi jaksa dan tetap menyatakan Yayasan Supersemar harus mengembalikan uang yang diselewengkan.

“Mengadili sendiri, menyatakan gugatan Penggugat (Yayasan Supersemar, red) tidak dapat diterima,” putus majelis hakim sebagaimana dilansir dalam website MA, Senin (2/7/2018).

Vonis itu diketok oleh I Gusti Agung Sumantha, dengan anggota Ibrahim dan Maria Anna Samiyati. Ketiganya menyatakan status Yayasan Supersemar telah ditentukan dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Hingga hari ini, Yayasan Supersemar baru membayar senilai Rp 241,8 miliar dari total Rp 4,4 triliun yang harus dibayar ke negara. Saat ini proses eksekusi sisa kewajiban Supersemar dalam tahan penilaian tim appraisal atau penaksir nilai aset.

Belum lagi aset-aset mereka yang disembunyikan di luar negeri yang terbongkar di Paradise Papers, Panama Papers dan laporan LSM Global Witness tentang transaksi ganjil pelarian dana cawapres Sandiaga Uno ke perusahaan jangkar di negara surga pengemplang pajak dunia.

Masih besarnya kekuatan antek-antek orde baru berupa uang dan aset hasil korupsi puluhan tahun tentu tidak dapat dilawan oleh Presiden Jokowi sendiri.

Rakyat Indonesia yang peduli pada masa depan bangsa Indonesia yang terbebas dari penyakit warisan orde baru Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) saat ini harus bersatu dan membela Presiden Jokowi dalam menuntaskan agenda utama reformasi yakni pemberantasan korupsi.

Kinerja nyata Presiden Jokowi membangun infrastruktur yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme tentu harus menjadikan keyakinan masyarakat bahwa Presiden Jokowi bila didukung total akan mampu memerangi Korupsi tanpa lagi harus takut diserang balik oleh seluruh kekuatan hitam antek-antek orde baru tersebut.

Bersatu dibarisan calon presiden yang tidak mempunya beban masa lalu dan mendorongnya untuk terus meningkatkan pemberantasa korupsi adalah kunci terhapusnya segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme dari bumi Indonesia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *