Hoaks dan Provokasi Kampanye Hitam, Polisi harus Bertindak

11 Views

Pilkada Jawa Barat 2018 akan lebih banyak industri hoax serta para penulis fitnah untuk menjatuhkan lawan politik yang maju di kawasan tanah Parahiyangan dengan jumlah pemilih lebih dari 30 juta ini.

Nama salah satu bakal calon Gubernur Jawa Barat 2018 dari PDIP yakni TB Hasannudin dicatut oleh para perusak dan mengaitkan seolah-olah dirinya menulis opini HOAX yang berjudul “Menegaskan Kembali Perlawanan untuk Gulingkan Jokowi” dan ini sengaja dimanfatkan penulis artikel tersebut karena merupakan bentuk kampanye hitam dan hoax provokatif terhadap Presiden Joko Widodo.

Apa yang dituduhkan tersebut merupakan narasi tanpa fakta sehingga tampak seperti upaya putus asa dari lawan politik Presiden Joko Widodo untuk menjatuhkan elektabilitas beliau.

Sangat jelas artikel tersebut melanggar hukum yang berlaku, terutama terkait dengan upaya penggulingan pemerintahan yang sah. Oleh sebab itu hendaknya masyarakat tidak terprovokasi hal tersebut dan justru bersikap kritis terhadap keberadaan pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.

Aksi fitnah para industri HOAX ini tidak takut dengan UU ITE yang bisa menjerat para pelakunya dikarenakan menyebarkan sesuati tulisan yang tidak benar dan mencatut nama seseorang untuk tujuan politik kotor.

Dari beberapa opini yang tersebar di minggu-minggu ini terlihat pola dan pesan yang sama dalam isi-nya yang penuh fitnah dan ini selain disebar di beberapa sosial media maupun Whatsapp group. Isi fitnah dan menyerang pribadi presiden Jokowi yang notabene Kepala negara dan pemerintahannya yang marwah sejatinya mesti dijaga oleh seluruh anak bangsa.

Apalagi isi fitnah,Hoax dan pengecut karena mencantumkan nama seseorang yang juga calon bakal Gubernur Jawa Barat selain karena takut bersaing para penulis artikel ini sudah sangat kental dengan tindak kejahatan dalam hal ini UU ITE yang dilanggar.Oleh karena itu para pesaing Presiden Jokowi membuat cara-cara kotor mulai dari Pilkada 2018 hingga Pilpres 2019.

Para penulis Hoax ini seolah-olah menyebut ulama dikriminalisasi padahal sesuai aturan hukum yang berlaku para ulama harusnya membuat sesuatu yang tabayyun bukan melakukan hasutan, ujaran kebencian bahkan cenderung fitnah dan kategori ulama yang melakukan ini seharusnya memang diproses hukum serta bisa membedakan bahwa golongan ulama adalah menyebarkan kedamaian dan menjauhkan kebencian,jika melakukan hal-hal yang melanggar tentulah hukum yang bertindak dan tidak usah berkoar-koar seolah-olah dikriminalisasi.

Sementara mengenai ekonomi sendiri sudah ada lembaga kredibel yang mengaudit bahkan lembaga dunia soal investasi memberikan penghargaan jadi haruslah coverbothside dalam melihat segala masalah bangsa terutama hal-hal yang menyangkut perut rakyat Indonesia, seperti pajak yang jelas dikembalikan kepada rakyat dan bentuknya adalah ekonomi kesejahteraan.

Kenaikan listrik yang dijadikan acuan para opisisi sendiri juga tidak melihat kalau acuan harga batubara (AHB)adalah sesuatu yang mutlak bagi negara-negara yang memproduksi listrik dari energi batu bara.Disini harus fair dan jelas dalam melihat komponen kenaikan listrik dan tentunya pemerintah akan membuat formulasi dan tidak merugikan masyarakat dan ini juga masih dibahas jajaran kementrian ESDM.

Persoalan tudingan reklamasi sendiri adalah mengenai investasi bukan penguasaan seperti yang ditudingkan para opisisi, daratan Jakarta yang tiap tahunya mengalami penurunan tanah, jumlah penduduk serta lapangan pekerjaan hingga perekonomian menjadi hal-hal yang dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku serta norma-norma kepatutan. Angka investasi yang tidak main-main ini tentunya akan membuat bangsa Indonesia bisa berjalan secara perekonomian yang adil dan merata serta kontribusi pajak yang tentunya akan ditujukan kepada pembangunan nasional/

Dari Sabang sampai Merauke pembangunan infrasturkut oleh Pemerintahan presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia dalam menempatkan posisi Rakyat sebagai Pemilik Negara. Dan ini tentunya membuat kesempatan daerah-daerah lain tidak adanya gap harga serta bisa membuat peluang secara ekonomi sehingga rakyat setempatlah yang akan menikmati.

Soal tulisan yang menyebarkan hasutan penggulingan ini tentunya akan berdampak hukum dan para penulisnya yang tergabung dalam industri hoaks berujung penjara karena menebar fitnah serta mengobarkan sentimen makar .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *