Islam Eksklusif Transnasional Merebak di Kampus Negeri



119 Kali di Baca

Kelompok Radikalisme di Tanah Air tumbuh subur di kalangan perguruan tinggi negeri (PTN). Hal ini dikhawatirkan memunculkan pergerakan Islam radikal di kalangan Kampus.

Berdasarkan penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta dan beberapa perguruan lainnya menyebut, kelompok Islam yang bergerak secara eksklusif berkembang pesat di delapan PTN.

Adapun delapan kampus tersebut ialah UNS Surakarta, IAIN Surakarta, Undip Semarang, Unnes Semarang, UGM Yogyakarta, UNY Yogyakarta, Unsoed Purwokerto, IAIN Purwokerto.

Peneliti dari LPPM UNUSIA, Naeni Amanulloh, mengatakan pergerakan ini dikhawatirkan menumbuhkan radikalisme di kalangan mahasiswa.

Naeni menyebut, kelompok tersebut dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, salafi, tarbiyah dan hizbut tahrir. Menurutnya, kelompok hizbut tahrir itulah yang cenderung bergerak secara eksklusif.

“Ada kontradiksi, kampus harusnya mengembangkan pemikiran kritis, sedangkan islam eksklusif cenderung doktriner, tertutup. Bagaimana bisa mereka berkembang di kampus?” kata Naeni seusai acara diskusi ‘Islam Eksklusif Transnasional Merebak di Kampus Negeri’ di Aula FISIP UNS Surakarta, Kamis (23/5/2019).

Naeni menilai pandangan tersebut tidak kompatibel dengan Pancasila yang telah disepakati menjadi dasar negara Indonesia. Kelompok itu dinilai bisa masuk ke ranah radikalisme ideologi.

“Mereka memiliki pandangan khilafah, syariatisasi kehidupan publik, sedikit tidak mau menerima perbedaan. Selama ini ada isu yang mengarah ke radikalisme, seperti saat HTI dibubarkan mereka bergerak, saat pelarangan bendera ISIS, mereka menunjukkan simpati,” ujarnya.

Untuk mencegah perkembangan tersebut, lanjut Naeni mengtakan bahwa pejabat kampus harus berani mengambil sikap dalam mengatur kehidupan keagamaan kampus. Menurut dia, jangan sampai kelompok tersebut semakin bebas berkembang.

“Harus ada pemimpin yang berani. Kampus harus dibangun dengan tradisi akademis yang lebih kuat. Tapi tetap tidak boleh melanggar kebebasan akademik. Pemimpin kampus harus memiliki wawasan scientist clear,” jelas dia.