ISSPI Tuding Ada Upaya Bunuh Karakter Capim KPK dari Polri Dengan Isu

718 Views

Proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi III DPR terhadap 10 calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai diperbincangkan. Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) ikut angkat bicara akan hal tersebut, ISPPI menilai ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mendiskreditkan capim KPK dan melakukan pembunuhan karakter, terutama dari unsur Polri. Salah satunya terus berupaya menghembuskan isu yang tidak benar tentang calon pimpinan KPK dari Polri.

“ISPPI memandang ada pihak-pihak yang selama ini secara tekun mendiskreditkan calon komisioner dari unsur penegak hukum lain, selain KPK, khususnya Kepolisian. Secara aktif dan faktual mereka terus mengembuskan isu yang tidak berdasar, tidak subtansial, dan tidak ada korelasi dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPK,” Wakil Ketua Umum ISPPI Siso Adiwinoto di Jakarta, Kamis, (12/09/2019).

Sisno juga menyesalkan sikap KPK yang menggelar konferensi pers dan dihadiri oleh unsur pimpinan, penasihat, dan juru bicara yang menyatakan bahwa salah satu capim KPK, Irjen Firli Bahuri, yang merupakan mantan deputi penindakan KPK, telah melakukan pelanggaran kode etik berat.

Sikap ini kata dia sesungguhnya bentuk pembunuhan karakter dan upaya kampanye hitam untuk memengaruhi opini publik.

Padahal, kata dia, secara jelas institusi KPK menegaskan bahwa Irjen Firli tidak terbukti melanggar kode etik, seperti apa yang dituduhkan.

Sisno menegaskan, pernyataan sikap tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh KPK sebagai penegak hukum.

“ISPPI memandang nuansa politik semakin mewarnai proses uji kepatutan dan kelayakan capim KPK yang ditandai dengan adanya penolakan dari Wadah Pegawai (WP) KPK dan sebagian kecil elemen masyarakat lainnya dengan dalih seolah telah terjadi upaya pelemahan KPK,” ujarnya.

ISPPI juga mendesak semua pihak untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan KPK.

Sebab, ISPPI melihat ada kecenderungan KPK didorong untuk menjadi lembaga one man show dan super body dalam penindakan serta meninggalkan peran subtansial untuk menciptakan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

“Uji kepatutan dan kelayakan capim KPK hasil seleksi dari Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk Presiden Jokowi dan sedang berlangsung di Komisi III DPR benar-benar berjalan sesuai falsafah Pancasila dan konsep negara hukum,” kata Sisno.

Dia berharap DPR yang saat ini sedang melakukan uji kepatutan dan kelayakan bisa berlaku adil dan jujur dalam memilih sosok yang memiliki kapasitas, kredibilitas, kemahiran, kecakapan, pengalaman dalam bidang penegakan hukum, integritas kepribadian, pengabdian, serta daya kepemimpinan para capim KPK.

“Hal ini agar proses seleksi itu tidak terjebak kepada isu populis yang tidak menyentuh akar masalah korupsi,” tandas Sisno.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *