Kelompok Penyebar Kebencian Masih Bergerilya, Indonesia Butuh Aturan Pelaksanaan UU ITE

0
251

Viralnya suatu tangkapan layar (screenshot) yang menampilkan penghinaan terhadap Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang dilakukan akun instagram @warga_biasa, ternyata sangat menarik perhatian masyarakat. Bahkan kali ini reaksi netizen sangat luar biasa dan beramai-ramai ingin membantu aparat keamanan untuk membuka identitas pemilik atau admin dari akun tersebut agar dapat segera ditindak.

Saat ini akun @warga_biasa telah menutup akunnya karena beberapa jejak digitalnya dapat diungkap oleh beberapa netizen seperti akun @cyber.target.operation yang mendapatkan akun instagram lain yang memention akun @warga_biasa tersebut dengan mesra.

Namun hal tersebut masih terlalu dini untuk dapat ditindaklanjuti oleh aparat keamanan sehingga tanggapan pihak istana pun masih datar dan dingin. “Biar saja, urusan anulah. Kita kan nggak boleh saling menghina,” ujar Menteri-Sekretaris Negara Pratikno di The Sultan Hotel, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Kegiatan ujaran kebencian ini apalagi ditemukan dalam bentu jaringan seperti Saracen lebih berbahaya daripada perilaku koruptif karena merusak peta kognisi yang mengganggu seseorang. Kognisi sendiri adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan termasuk kesadaran, perasaan dsb, atau usaha menggali sesuatu melalui pengalaman sendiri.

Kesadaran masyakarat yang mulai berhati-hati terhadap segala macam hoax dan berita palsu tetap akan terganggu bilamana ujaran kebencian dan penghinaan tersebut terus menerus dilakukan tanpa dapat ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum.

Dari beberapa temuan polisi ditemukan titik merah kegiatan luring pengumbaran kebencian seperti pembakaran sekolah di Palangkaraya memiliki titik  dengan banalitas kompetisi politik yang berpotensi menciptakan ketegangan sosial.

Apalagi bila masyarakat dapat memberikan waktunya untuk menganalisa akun-akun pengujar kebencian terutama pemerintah, Presiden dan Keluarganya dapat dilihat secara kasat mata mendukung satu partai politik tertentu atau calon presiden lalu.

Kelompok Saracen sendiri seandainya tidak dibongkar dini oleh bareskrim tentunya akan mencari klien sebanyak-banyaknya untuk Pilkada Serentak 2018 mendatang. Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Kombespol Irwan Anwar menjelaskan, saat tertangkap mereka sedang giat-giatnya mengedarkan proposal. Proposal tersebut ditujukan untuk para politisi atau stakeholder pada pilkada serentak 2018.

Secara khusus Presiden Joko Widodo telah meminta aparat keamanan untuk menindak tegas kelompok-kelompok semacam Saracen hingga tuntas. Presiden Joko Widodo menilai, kelompok Saracen yang menyebarkan hoaks di dunia maya sangat mengerikan.

“Individu saja sangat merusak kalau informasinya itu tidak benar, bohong apalagi fitnah. Apalagi yang terorganisasi ini mengerikan sekali. Kalau dibiarkan mengerikan,” kata Jokowi di silang Monas, Jakarta, Minggu (27/8/2017) lalu.

Kegiatan pengamanan khusus dunia siber pun, Indonesia termasuk lambat, setelah revisi UU 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada bulan November 2016, baru dilanjutkan pembentukan direktorat khusus di Mabes Polri berupa Direktorat Tindak Pidana Siber pada bulan Februari 2017.

Namun hal tersebut belum cukup, beberapa aturan pendukung UU ITE untuk dapat menindak dan mencegah peredaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian tersebut. Setidaknya, menurut peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, ada dua amanat Peraturan Pemerintah (PP) dalam UU ITE yang krusial untuk segera dibuat pemerintah. “PP untuk Pasal 26 terkait penghapusan informasi, right to be forgotten dan pemblokiran konten yang diamanatkan Pasal 40,”katanya kepada Hukumonline,