Kelompok Radikal Masih Bergentayangan Untuk Merongrong Perppu Ormas

54 Views

Sebuah tulisan provokatif kembali dimuat di mediaoposisi melalui penulis Nasrudin Joha, kali ini tulisan tersebut mengulas tentang pemberlakuan Perppu Ormas dan menyebutnya sebagai Perppu Diktator.

Walau berpanjang lebar tujuan tulisan Nasrudin Joha ini ingin menyebutkan bahwa pemerintah berlindung dibalik mekanisme prosedural. Sehingga sangat amat meyakinkan bahwa penyebutan Perppu Diktator sekaligus pengakuan atas mekanisme prosedural terhadap perberlakuan Perppu Ormas adalah satu hal yang kontradiktif satu sama lain.

Penulis yang menyebut namanya sebagai tokoh timur tengah ini, pastilah dari mereka yang menginginkan kekosongan hukum untuk menindak ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Seperti diketahui Perppu Ormas diterbitkan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Faham lain yang bertentangan akan diatur agar tidak menjadi ancaman bagi NKRI, sesuai dengan amanat Pancasila. Oleh sebab itu pihak-pihak yang menentang Perppu Ormas secara agresif dan brutal tentu dapat diduga sebagai penentang Pancasila.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, menilai jika Perppu Ormas gagal disahkan menjadi undang-undang, maka akan banyak yang dipertaruhkan oleh bangsa ini dalam mengadapi penyebaran ajaran radikalisme.

Sebelum Perppu Ormas diterbitkan, menurut Ari, ada kekosongan hukum untuk menindak ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

“Perppu Ormas ini dinilai sebagai pertaruhan terakhir bagi. Jika kalah, maka akan sulit untuk membendung rongrongan radikalisme,” ujar Ari saat berbicara dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk “Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme” di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017)

Ari memandang pemerintah memiliki alasan yang kuat sebagai dasar penerbitan Perppu Ormas. Menurut dia, situasi di masyarakat saat ini secara jelas memperlihatkan bagaimana ajaran radikalisme semakin meningkat.

Radikalisme tersebut terwujud dalam ujaran kebencian dan sentimen bernada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Negara harus bertindak dengan cepat. Kita lihat bagaimana rasisme muncul belakangan ini. Bagaimana muncul dikotomi antara pribumi dan non pribumi. Sinyalemen awal kelompok ini akan lebih berani,” kata Ari.

Di sisi lain, Ari juga mengkritik kelompok-kelompok yang menolak keberadaan Perppu Ormas dengan alasan anti-demokrasi.

Sudah saatnya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Dan Informasi untuk memblokir portal seperti mediaoposisi dotcom ini yang hanya bertujuan menyebarkan produk-produk radikalisme dan menolak upaya-upaya pemerintah untuk melindungi Pancasila dari rongrongan ideologi transnasional yang justru akan memecah belah bangsa Indonesia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *