Konsekuensi Hukum yang Harus Dihadapi Sri Bintang Pamungkas Terkait Ajakan Menggagalkan Pelantikan Jokowi

Konsekuensi Hukum yang Harus Dihadapi Sri Bintang Pamungkas Terkait Ajakan Menggagalkan Pelantikan Jokowi
54 Views

Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tinggal menghitung hari. Namun masih banyak pihak yang ingin menggagalkan pelantikan tersebut.

Kepolisian harus harus lebih tegas terhadap kelompok ataupun perorangan yang mengajak untuk menggagalkan pelantikan Presiden terpilih yang sah menurut konstitusi.

Pernyataan Sri Bintang itu pertama kali di ketahui dari video di YouTube pada 31 Agustus lalu.

Penggiat politik Sri Bintang Pamungkas dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Rabu, 4 September 2019. Sri Bintang dianggap melakukan provokasi mengajak gagalkan pelantikan Jokowi bulan depan berdasarkan bukti rekaman video yang beredar di media sosial.

“Sri Bintang Pamungkas mengajak rakyat Indonesia untuk menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019,” ujar Ketua Umum PITI, Ipong Wijaya Kusuma, saat ditemui di Polda Metro Jaya.

Ipong menilai ajakan Sri Bintang Pamungkas untuk menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma’ruf sebagai hasutan. Menurut dia, ajakan seperti itu tidak boleh dilakukan di negara hukum. “Mau kudeta negara atau apa ini?” kata Ipong.

Menindaklanjuti laporan tersebut Polda Metro Jaya akan memanggil aktivis Sri Bintang Pamungkas selaku terlapor dalam laporan yang dibuat oleh PITI.

“Rencananya (Sri Bintang dipanggil) pada Rabu tanggal 11 September,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (9/9).

Polisi lanjut Argo sudah meminta keterangan lebih dulu dari pihak pelapor yakni Ketua Umum PITI Ipong Hembing Putra.

Sementara itu, Sri Bintang menganggap sepele tudingan yang dilontarkan PITI. Ia menyatakan terdapat target lebih besar dari pada sekadar menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma’ruf.

“(Pelaporan) itu terlampau kecil, target kita bukan hanya Jokowi tapi rezim yang kita mau jatuhkan. Tidak hanya sekadar rezim tapi juga kita kembali ke UUD ’45 asli, mencabut mandat Jokowi, membentuk pemerintah baru. Itu target kita,” kata Sri Bintang saat ditemui di Jalan Guntur 49, Jakarta, Jum’at (6/9).

Untuk itu diimbau kepada masyarakat agar tidak ikut serta dan terprovokasi terhadap seruan dan ajakan Sri Baintang Pamungkas untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih sebab akan memiliki konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang turut serta memprovokasi dan terlibat.

Masyarakat pun kini sudah lebih cerdas dan mengecam terkait rencana Sri Bintang Pamungkas sebab dapat menimbulkan gangguan keamanan dan membuat Indonesia hancur.

Diingatkan bahwa Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin adalah Presiden dan Wapres yang terpilih sesuai konstitusi sehingga tidak bisa seenaknya dijatuhkan atau digagalkan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *