Kritik Novel Baswedan ke Jokowi Membuktikan KPK Sebagai Alat Politik Tertentu

Kritik Novel Baswedan ke Jokowi Membuktikan KPK Sebagai Alat Politik Tertentu
775 Views

Langkah Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat lembaga pemberantasan korupsi KPK nampaknya telah mengusik kenyamanan Novel Baswedan.

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang diduganya memuluskan jalan pengesahan Rancangan Undang-Undang KPK dengan menerbitkan surat presiden.

Novel menilai, beberapa usulan perubahan RUU KPK ini menyimpan masalah dan berpotensi melemahkan lembaga antirasuah.

Saya tidak bisa tuduh Pak Jokowi punya kepentingan, tapi kalau kita ingat, semasa beliau menjabat saja, kan upaya seperti ini sudah berulang kali dilakukan oleh DPR, bukan baru pertama kali. Jadi saya yakin Pak Jokowi tahu. Setelah Pak Jokowi tahu dan tetap mau mengubah, apa masalahnya itu, saya enggak ngerti,” kata Novel dilansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu (14/9).

Novel lantas menuding kalau Jokowi berutang budi kepada para koruptor.

Dan tentunya kalau Pak Jokowi selesaikan ini (RUU KPK) maka koruptor akan berutang budi sekali sama beliau,” kat Novel.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan setuju dengan wacana pembentukan Dewan Pengawas untuk KPK. Menurutnya, setiap lembaga memang butuh pengawasan.

Selain itu, dia juga menyetujui keberadaan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK. Pertimbangannya adalah untuk memberi kepastian hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).

SP3, hal ini juga diperlukan penegakan hukum harus menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM dan untuk kepastian hukum,” ucap dia, dalam konferensi di Istana Negara terkait revisi UU KPK, Jumat lalu.

Di sisi lain, Jokowi menyatakan tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Selain itu, dia juga tak setuju penyelidik dan penyidik hanya berasal dari unsur polisi dan jaksa. Lainnya, Jokowi pun tak setuju KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk masalah penuntutan.

Besar kemungkinan langkah Jokowi ini mengusik kenyamanan Novel Baswedan di KPK selama ini. Melihat bobroknya internal di KPK yang diumbar ke publik, bagaimana bisa mengharapkan pembelaan dari publik. Bahkan demo di depan KPK terhadap dukungan ketua baru mereka anggap massa bayaran. Kenapa KPK jadi lembaga anti kritik.

Novel Baswedan harus berhenti melakukan drama dan silahkan keluar dari KPK jika tidak nyaman seperti Saut Situmarang dan Laode M Syarif sehingga tidak perlu memainkan drama playing victim.

Jika serius memberantas korupsi, seharusnya Novel Baswedan mengurusi dugaan kasus korupsi Anies Baswedan di Jakarta, karena banyak laporan yang masuk ke KPK sejak Anies Baswedan menjabat Mendikbud namun KPK tidak menggubrisnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *