Mafia Migas Sudah Diberantas Presiden Sejak 2015, KPK Bak Siput Ungkap Pelaku

2,683 Views

Dimulainya babak baru pemberantasan mafia migas di Indonesia yang telah puluhan tahun diduga merugikan perekonomian nasional dengan permainan harga impor dan ekspor BBM oleh KPK memang harus diacungi jempol. Namun seperti yang diumumkan juru bicara KPK Febri Diansyah pihaknya melakukan penyelidikan usai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) pada bulan Mei 2015 silam.

KPK butuh empat tahun untuk mengungkap menetapkan tersangka kasus korupsi di PT Petral yang telah dibubarkan Presiden Jokowi. Pada awal tahun ini Wakil Ketua KPK menolak pemahaman masyarakat bahwa pemberantasan mafia migas tidak berjalan.

“Sepemahaman saya tidak ada perkembangan yang mengatakan bahwa kasus itu berhenti, dengan kata lain kita tunggu saja seperti apa perkembangannya,” ujar Saut seperti dilansir cnn Indonesia pada 17 Februari 2019.

Pengembangan kasus PT. Petral dipastikan akan bergulir dengan politisasi-politisasi dalam memperluas penyelidikannya. Salah satunya adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang mengungkit masalah audit Petral. Dia mengungkap Jokowi pernah memintanya menunda melaporkan keganjilan audit Petral kepada KPK.

Sudirman Said seperti diketahui adalah salah seorang menteri yang gagal mengemban misi pemerintahan Jokowi-JK dalam pembenahan distribusi dan ekspor-impor BBM Indonesia. Tanpa bukti dan dasar Sudirman Said menuduh hasil audit tak langsung ditindaklanjuti ke KPK karena ditahan oleh Jokowi melalui perantara.

“Malam itu saya dapat pesan Presiden lewat seseorang, laporan Petral ke KPK ditunda dulu. Ditunda,” kata Sudirman saat di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, 16 Februari 2019 lalu.

Pernyataan Sudirman Said tersebut tentunya hanya untuk menyembunyikan keterlibatan dirinya dalam distribusi BBM Indonesia yang penuh konflik kepentingan dan merugikan keuangan negara dengan subsidi yang tidak perlu.

Faktanya Sudirman Said adalah operator dari distribusi minyak mentah saat dirinya menjabat Deput Direktur Integrated Supply Chain (ISC)—badan yang mengelola impor minyak—PT Pertamina untuk menggantikan Petral di tahun 2009.

Alasan pembentukan ISC adalah untuk memperbaiki proses pengadaan minyak mentah dan produk hasil olahan minyak mentah. Organisasi baru itu mengambil alih kewenangan pengadaan yang selama ini ada di direktorat pengolahan maupun niaga dan pemasaran.

Integrated Supply Chain (ISC) pada saat pembubaran Petral kembali difungsikan oleh Menteri ESDM saat itu Sudirman Said. Padahal fungsi ISC pada tahun 2009 sudah disorot Pansus BBM karena tetap tidak efisien dalam memperbaiki distribusi minyak Indonesia.

Saat ini pengumuman tersangka kasus petral oleh pimpinan KPK saat akhir-akhir masa jabatan komisioner KPK sisa 2 bulan tentu harus menjadi pertanyaan. Kasus petral bisa jadi merupakan bom waktu bagi pimpinan KPK baru karena konspirasi pimpinan KPK dan para penyidik KPK nyata dalam menolak pimpinan baru KPK 2019-2023.

Patut diduga saat pimpinan KPK baru kemudian menjabat maka sebagian proses penyelidikan dan penyidikan kasus Petral akan menghilang seiring hilangnya para kelompok kepentingan dalam tubuh KPK itu sendiri

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *