Mantan Plt KPK Sebut UU KPK Harus Dievaluasi dengan Memperkuat Basis Pencegahan

Mantan Plt KPK Sebut UU KPK Harus Dievaluasi dengan Memperkuat Basis Pencegahan
46 Views

Polemik usulan revisi UU KPK oleh DPR terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Mantan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji angkat bicara mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang KPK yang ramai dibahas belakangan ini.

Indriyanto awalnya bicara mengenai KPK di era kepimpinannya yang menghendaki harmonisasi setiap peraturan perundang-undangan tentang penegakan korupsi.

Indriyanto mengaku setuju semangat yang terkandung dalam Revisi UU KPK yang dinisiasi DPR.

“Polemik Revisi UU KPK hanyalah soal metode pendekatan saja. Revisi harus dipahami dari sisi restorative justice ataukah deterrent effect (efek jera)” ujarnya, Sabtu (7/9/2019).

Menurutnya pelaksanaan UU KPK setelah 17 tahun berjalan memerlukan evaluasi dengan basis penguatan filosofi arah dan tujuan UU ini, yaitu rehabilitasi dengan basis pencegahan.

“Inisiatif DPR atas UU KPK ini memiliki pendekatan filosofi keadilan restoratif yang menghendaki adanya suatu rehabilitasi sistem pemidanaan dan tidak semata-mata deterrent effect (efek jera). Dari perjalanan kasus-kasus korupsi, pola dan cara penindakan dengan efek jera tidak memberikan manfaat pengembalian optimal keuangan negara, karena itu fiilosofi pencegahan dengan rehabilitasinya menjadi basis yang utama,” katanya.

Di zaman kepemimpinannya dulu menghendaki adanya harmonisasi dan sinkronisasi di antara UU Tipikor, KUHP/KUHAP, sebelum dilakukan revisi UU KPK. Maka untuk sekarang ini kata dia berpendapat tentang Revisi UU KPK adalah melalui pendekatan Restorative Justice Revisi UU KPK’ atau ‘Revisi UU KPK & Optimalisasi Pengembalian Keuangan Negara.

Terlepas dari adanya kritikan dari sejumlah pihak terkait usulan Revisi UU KPK itu, Indriyanto menilai mixed methods antara pencegahan dan penindakan merupakan usulan insiatif DPR yang prospektif. Bagi mereka yang tidak setuju, kata Indriyanto, sudah ada mekanisme tersendiri untuk menyalurkan aspirasinya.

“Bahwa ada keberatan dari masyarakat sipil anti korupsi dan pengamat, karena persepsi dan pola pendekatannya yang berbeda dan masih dengan pendekatan efek jera. Mixed Methods DPR tanpa menghilangkan pola penindakan KPK, diapresiasi sebagai usulan inisiatif DPR yang wajar dan prospektif ke depan, sehingga tidak perlu dicurigai dan adanya kekhawatiran,” kata dia.

Masih terkait hal itu, ada mekanisme hukum untuk mencurahkan ketidaksetujuan melalui otoritas yudikatif dan tidak perlu mengambil jalan prosesual eksekutif yang tidak menjadi otoritas atas inisiatif revisi UU yang dimaksud.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *