Masih Belum Temukan Titik Temu,Keputusan RUU Pemilu Kembali Ditunda

164 Views

Dari lima isu krusial, sesungguhnya yang paling krusial hanya tinggal satu isu, yakni ‘presidential threshold’ apakah 20-25 persen seperti usulan pemerintah dan partai-partai pendukung pemerintah, atau 0 persen seperti usulan Fraksi Partai Gerindra.

Pilihan terhadap lima opsi haruslah menimbang asas dan tujuan dari pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

Namun, sikap partai pendukung pemerintah yang terakhir sudah tidak ada lagi masalah dengan presidential threshold, yakni 20-25 persen yang ada di paket A.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap Sidang Paripurna DPR pada Kamis (20/7) kemarin bisa mengambil putusan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaran Pemilu. Pernyataan ini menyusul permintaan beberapa fraksi yang ingin putusan tersebut ditunda pada Senin (24/7) mendatang.

Tjahjo mengatakan, menghargai sikap fraksi yang dalam pembahasan forum lobi tak juga  menemui titik temu.

Menurutnya, DPR akan segera merampungkan pembahasan RUU ini, karena regulasi ini nantinya aka mengatur pekerjannya partai politik (parpol). Sebab, kata dia DPR sebagai pihak yang punya urusan dalam UU ini, dinilai punya keinginan untuk menghambat pembentukan aturannya.

“Soal masih kukuh, hargai saja. Sikap kan sah-sah saja. Saya yakin pimpinan DPR akan arif dan bijak,” tambah dia.

Partai NasDem menyampaikan pandangan terkait dengan RUU Pemilu dalam rapat paripurna DPR. NasDem mengatakan, pada Pemilu 2019, harus ada ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold.

Terkait ambang batas pemilihan presiden, perwakilan F-NasDem, Johnny G Plate mengatakan bahwa ambang batas 20 persen telah digunakan dua kali dalam pemilihan Presiden Indonesia dan menghasilkan presiden yang legitimate. Ambang batas tak menabrak dan tak bertentangan dengan UUD.

Jika mekanisme voting benar dilakukan, maka lazimnya mekanisme yang biasa dilakukan dengan mekanisme terbuka. Tjahjo menilai jika mekanisme voting tertutup biasanya berlaku jika pilihan voting menyangkut orang.

Adapun empat fraksi yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta PAN menghendaki pengambilan keputusan lima isu krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu kembali ditunda hingga Senin (24/7) mendatang.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *