Masyararakat jangan Terprovokasi Survei Abal-abal di Media Sosial



7 Kali di Baca

Wartakota – Hasil lembaga survei yang tak kredibel dalam melakukan polling atau survei akan mendestruksi atau merusak publik.

Dalam survei sosial media yang baru saja dilakukan di Twitter, ketika warganet diberi 2 pilihan pada Pilpres 2019 apakah akan memilih Jokowi atau memilih Presiden Baru, sebanyak 89 persen responden akan memilih Presiden Baru.

Perlu dicermati secara benar, bahwa survei yang dilakukan di Twitter tidak memiliki validitas dan reliabilitas data yang memenuhi kaidah penelitian sehingga akurasi hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Penting untuk melihat lembaga survei yang berpengalaman dan kredibel. Justru yang sangat dikhawatirkan, jika sikap saling klaim ini tidak dikelola secara elegan dan berwibawa, hasilnya malah akan membawa kepada akhir yang destruktif.

Terkait kredibilitas bisa ditunjukkan dengan independensi dan netralitas lembaga survei tersebut. Termasuk ketika mereka disewa oleh salah satu pihak.

Artinya polling tersebut diselenggarakan oleh pihak oposisi pemerintah sehingga yang mengikuti polling tersebut merupakan akun-akun yang juga memiliki pandangan yang negatif terhadap pemerintah.

Oleh sebab itu tidak heran apabila hasilnya cenderung mendiskreditkan Presiden Joko Widodo. Pembuat Polling sebaiknya belajar dari lembaga survei yang terpercaya agar dapat membuat polling yang tidak bersifat provokatif.

Selain itu polling di media sosial berpotensi diikuti oleh akun-akun palsu, karena satu orang dapat memiliki lebih dari satu akun media sosial. Oleh sebab itu masyarakat hendaknya tidak menjadikan hasil polling tersebut sebagai acuan.

Karena itu diharapkan agar masyarakt tidak terpengaruh dengan hasil survei abal-abal yang memiliki tujuan tertentu. Sebab tanpa melakukan penelitian serta kajian mendalan sebuah survei akan tidak berguna justru hanya menjadi alat ‘onani’ kelompok tertentu guna menyesatkan masyarakat.

Berbeda dengan lembaga-lembaga survei pada umumnya yang terlebih dahulu melakukan wawancara responden pemilih di seluruh provinsi di Indonesia dengan melakukan kajian dan penelitian yang jelas dari mulai pekerjaan, usia dan kemampuan berpikir rasional.