Mengalir Deklarasi Dukungan Pemuda Kepada Perppu Ormas

80 Views
Sejumlah peserta berfoto bersama setelah diskusi mendukung dan mengawal Perppu No 2 Tahun 2017 di Cafe Labobar, Makassar

Sejak diumumkan oleh Menko Polhukam Wiranto pada tanggal 12 Juli 2017 Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas telah menarik perhatian pemuda dan akademisi yang dari berbagai daerah untuk menunjukkan dukungannya.

Para mahasiswa, pemuda dan dosen di Makassar telah menggelar diskusi publik dengan tema “mendukung dan mengawal Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas” di Cafe Labobar,  Jalan toddopuli VII, Makassar, Kamis (20/7/2017).

Acara diskusi publik tersebut diselenggarakan Forum Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat Makassar Peduli Bangsa bersama Galesong Institute, dengan pembicara dari Ketua Harian KNPI Sulsel Arsony, Akademisi UMI yang juga ketua Forum Ketahanan Nasional Indonesia Sulsel, Surahman A Batara dan Moh. Tonang sebagai Ketua GP Ansor Sulsel.

Para peserta diskusi terdiri dari elemen ormas setempat seperti HMI, PMII, KNPI, IMIKI, Indonesian Future Leader Sulsel, Forum Pemuda Pancasila, GP Ansor, Anak Muda Indonesia Sulsel, GMKI dan Ketua BEM se Makassar.

Sementara itu di Kupang, Nusa Tenggara Timur juga menggelar diskusi publik Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas di Universitas Katolik Widya Mandira.

Prof. Sandy Maryanto, Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang  dalam diskusi tersebut menilai Perppu tersebut dibuat berdasar pada UUD 1945. Sehingga tidak akan bertentangan dengan UUD  dan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. “Pancasila dan UUD 1945 adalah nafas hidup bangsa Indonesia. Jadi harus dihargai dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa,” Tegas Prof.  Sandy.

Senada dengan Sandy, Pdt. Hengky Malelak dalam pemaparannya perbedaan kepercayaan itu merupakan berkah atau given. Tapi dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada ideologi Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Menjadi pemeluk agama apapun selama masih tinggal dan berwarganegara Indonesia yang disahkan UUD 1945 maka harus jadi warga Negara Indonesia. Beragama Kristen, Katolik, Islam, Hindu dan Buddha juga warga Indonesia. Jangan berkiblat kepada negara lain,” ujar Hengky

Hengky Malelak juga menjelaskan bahwa Perppu tersebut hanya beberapa bab saja yang dirubah. Semua pasal dalam UU lama itu masih dipakai. Dan peraturan pemerintah ini berlaku untuk semua ormas. Baik ormas agama, politik dan lainnya.

“Larangan menggunakan lambang dan nama yang berkaitan dengan negara dan larangan menggunakan cara apapun, dan larangan melakukan permusuhan terhadap suku, agama dan ras dan larangan menggunakan lambang dan bendera dari negara lain dan separatis radikalisme. Maka perpu ini harus diterima dan dilaksanakan. Sehingga jangan terjadi kacau balau dan mengacaukan tatanan negara ini.” Jelas Hengky.

Landasan Perppu Ormas tersebut menjadikan dukungan kepada Perppu tersebut menjadi semakin kuat. Perppu Ormas juga merupakan langkah konkret untuk menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila dan NKRI dari ancaman ormas-ormas radikal anti-Pancasila. Termasuk ideologi Khilafah yang diusung HTI.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *