Mengukur Seberapa Penting Pembentukan Densus Tipikor Polri

47 Views

Pro dan kontra pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri harus diletakkan secara profesional.

Hingga saat ini, wacana Polri membentuk Densus Tipikor yang setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terus menuai polemik dari kalangan tokoh politi, pengamat, dan juga kalangan masyarakat.

Wacana ini muncul ketika dalam rapat antara Kapolri dan Komisi III DPR RI. Sejumlah anggota Komisi III mempertanyakan peranan Polri yang melempem dalam pemberantasan korupsi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Setyo Wasisto memandang perlu segera merealisasikan pembentukan Densus Tipikor di Kepolisian RI. Apalagi, selama ini banyak kasus korupsi di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang “mandek” karena sejumlah keterbatasan. Misalnya, Dittipikor Bareskrim terbatas oleh aturan SOTK, jumlah personel, dan anggaran juga terbatas karena bagian dari (anggaran) reserse.

Barangkali inilah yang kelihatannya lebih efektif dalam pemberantasan korupsi yang sudah membudaya di negeri ini. Akan tetapi, sebenarnya akan menambah rumitnya cara kerja pemberantasan korupsi sebab sistem birokrasi yang berlapis-lapis antarinstansi walaupun terlihat koordinatif.

Di sisi lain, pendekatan melalui penyadaran yang berarti diharapkan adanya partisipatif masyarakat, justru nantinya masyarakat hanya akan menjadi penonton bagi densus yang bergerak terhadap para koruptor yang sulit tersentuh (untouchables).

Wacana ini kemudian mendapat reaksi beragam dari berbagai kalangan. Ada pula yang mempertanyakan soal payung hukumnya, struktur organisasi, dan kelembagaannya, anggarannya, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dijelaskan bahwa pembentukan KPK karena institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan belum optimal dalam menangani kasus perkara pidana korupsi.

Dimana dalam undang-undang tersebut, tugas utama KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun pihak yang menjadi sasaran utama KPK adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang-orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai pembentukan Densus Tipikor oleh Polri memunculkan kecurigaan. Menurutnya, alasan pembentukan Densus Tipikor ini dirasa belum jelas.

Ini terkait potensi apa saja dan seberapa besar uang negara yang bisa diselamatkan oleh densus antirasuah ini.

Apalagi, menurut dia, pembentukan Densus ini belum disosialisasikan secara menyeluruh pada masyarakat. Dia juga menyoroti permasalahan kerangka hukum dalam pembentukan Densus Tipikor ini. “Landasan hukum belum kuat, apakah keppres, inpres atau yang lain,” katanya di Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/17).

Dia menuturkan, bahwa kini publik menjadi curiga pembentukan Densus Tipikor ini adalah upaya menyaingi KPK. Di samping itu, dia menilai, gagasan Densus Tipikor ini masih abu-abu dalam hal mekanismenya.

Sementara itu, penolakkan juga datang dari Fraksi Partai Gerindra di DPR yang menolak rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Kepolisian RI.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menganggap Densus Tipikor berpotensi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jangan ada lembaga lain yang melakukan duplikasi terhadap kerja KPK. Tumpang tindih ini nanti ada lembaga yang dilemahkan,” ungkapnya di SCBD Jakarta, Minggu (22/10).

Muzani mengakui bahwa salah satu tugas Polri adalah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Namun, Polri tidak perlu membentuk lembaga khusus yang berpotensi menjadi tumpang tindih dengan KPK.

Sementara, Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tidak mempersoalkan rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri. Namun, PJI menyatakan tidak setuju apabila Densus Tipikor memiliki kewenangan penuntutan.

“Untuk penyidikan dan segala macam ya silahkan, kami pun sudah ada Satgas khusus sejak 2008. Tapi jangan sampai Densus Tipikor Polri ini mengatur sampai di ranah penuntutan,” kata anggota PJI Reda Manthovani dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta, Minggu (22/10).

Menurutnya, rencana kejaksaan satu atap dengan Densus Tipikor Polri melanggar aturan hukum dan undang-undang. Ia menjelaskan, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah menegaskan bahwa kejaksaan melakukan penuntutan secara merdeka.

Tak hanya itu, kewenangan penuntutan dalam Densus Tipikor Polri dinilai akan melanggar aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Dalam KUHAP sudah diberikan tugas masing-masing penyidik dan penuntut. Jaksa itu sebagai pengendali penanganan perkara di pengadilan,” kata Reda.

Karenanya, ia menilai pengaturan tersebut baru bisa dilakukan jika dilakukan revisi KUHAP. Terkait kewenangan itu, menurut Reda tak cukup diatur dengan penerbitan peraturan presiden (Perpres).

Oleh sebab itu, jika Densus Tipikor Polri jadi dibentuk sudah barang tentu terikat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam UU itu, disebutkan bahwa Polri berada di bawah Presiden.

Jadi, perbedaan Polri sangat jelas dengan KPK sebagai lembaga negara bantu (auxiliary state organ) yang bersifat independen.

Besar harapan rakyat menunggu sinergisitas pemberantasan korupsi dilakukan oleh seluruh lembaga penegak hukum. Di samping itu, para penegak hukum tersebut menyadari bahwa untuk pemberantasan tipikor, KPK adalah leading sector.

Sangat penting artinya bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam pusaran pro dan kontra pembentukan Densus Tipikor dan mempercayakannya pada Pemerintah agar dapat mengambil keputusan yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan Indonesia memberantas tindak pidana korupsi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *