Menteri Agama Minta Agar Penuhi Syarat Administratif Dan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Beribadah



Aksi unjuk rasa menolak pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara, Kota Bekasi, oleh Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUIB) berakhir ricuh.

Massa mengungkapkan alasan mereka menolak pembangunan gereja tersebut dikarenakan Bekasi Utara dihuni mayoritas umat Muslim dan adanya rencana pembangunan gereja terbesar se-Asia tersebut dianggap melukai perasaan umat Islam.

Massa MSUIB ingin bertemu dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, namun rencana itu belum terealisasi. “Kita juga susah bertemu dengan Pak Wali Kota, ini aksi yang keempat, untuk diberi ruang untuk bertemu dengan wali kota atau pihak terkait sehingga kita bisa melakukan diskusi yang lebih kondusif,” ungkapnya.

Terkait dengan tudingan manipulasi tanda tangan dukungan warga dalam persyaratan pendirian rumah ibadah, kata dia, pihaknya sudah memiliki bukti.

Dia menegaskan, pihaknya sudah ada upaya untuk melaporkan ke pihak kepolisian. “Kita akan terus melakukan aksi ini hingga Pemerintah Kota Bekasi mengabulkan permintaan kita,” pungkasnya.

Menurut Kepala Majlis Ta’lim At-Taqwa, Wiwit, umat Muslim Bekasi tetap toleransi terhadap umat beragama lain. Namun, pembangunan gereja tersebut disebut meresahkan warga setempat yang mayoritas Muslim.

“Bukannya kita tidak toleransi. Tapi warga di sini kan mayoritas Muslim. Seharusnya pembangunan masjid itu ada persetujuan dari warga sebelum mendapatkan IMB,” katanya.

Atas kejadian itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara terkait aksi penolakan terhadap pembangunan Gereja Santa Clara.

Lukman berharap, setiap kasus yang memiliki unsur pelanggaran hukum diselesaikan secara hukum.

“Sebagai negara hukum, harus diselesaikan secara hukum,” kata Lukman dalam keterangan resminya, Jumat, 24 Maret 2017.

Lukman menilai, apabila terdapat masalah terkait izin pendirian rumah ibadah, hal tersebut sudah jelas diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Di sana tertulis bahwa pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Seperti diketahui, Kota Bekasi katanya,  adalah kota yang heterogen dengan jumlah penduduknya yang mencapai 2,6 juta jiwa. Pasalnya,  kelompok-kelompok radikal atau intoleransi di Kota Bekasi masih ada.

Namun semua itu dapat diselesaikan dengan norma hukum dan undang-undang yang berlaku.Kasus Persoalan Gereja Katolik, Santa Clara beberapa waktu lalu di Kota Bekasi, menjadi perhatian dunia. Hal ini yang menjadi dasar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi diundang ke Vatikan, Roma.

“Ternyata Duta Besar Vatikan memperhatikan Kota Bekasi tentang keberagaman yang selama ini kita lakukan, terutama pada persoalan Gereja Kalamiring, Santa Clara yang sempat ramai itu, sudah selesai semua. Bahkan peletakan batu pertamanya sayang yang lakukan,” jelasnya.

Dalam waktu dekat lanjut Rahmat, Pemkot Bekasi akan melakukan pemutihan terhadap 260 rumah ibadah gereja di ruko-ruko, serta yang belum memiliki izin berdiri puluhan tahun di Kota Bekasi termasuk masjid dan rumah ibadah lainnya yang ada di Kota Bekasi.

Rahmat juga tidak memaksa dan mengajak masyarakat,  memberikan ruang untuk hidup beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi. Rahmat pada Natal lalu, juga dinobatkan oleh umat kristiani Kota Bekasi sebagai Bapak Toleransi Umat Beragama.

Atas kinerjanya, Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) memberikan penghargaan kepada Walkot Bekasi. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi Komnas HAM terhadap beberapa daerah yang berdedikasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.