Menurut Teori Hukum,Mahfud MD Sebut DPR Tak Bisa Keluarkan Hak Angket Untuk KPK

81 Views

Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) oleh KPK, memungkinkan goyahnya kinerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.

Namun demikian, Pansus nampaknya masih akan menjalani agendanya.

Di tetapkannya Setya sebagai tersangka juga akan menjadi babak baru perselisihan antara Pansus Angket dengan KPK. Pansus Angket seolah tidak mau kehilangan muka jika harus berhenti di tengah jalan pascapimpinan DPR terjaring KPK.

Sebagaimana diceritakan banyak kalangan, Setnov merupakan salah satu aktor yang ‘cerdik’ dalam banyak kasus. Keberanian KPK menetapkan Setya tersangka semakin mempertebal keyakinan bahwa KPK harus dibela dari serangan pihak luar dan kroni koruptor.

Sekedar diingat, Pansus Angket KPK dibentuk untuk menyelidiki dugaan intimidasi terhadap politikus Hanura Miryam S. Haryani oleh sejumlah anggota DPR dalam memberi kesaksian kasus e-KTP.

Sebelumnya, Pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD menyebut DPR tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan hak angket terhadap KPK. Sebab, KPK bukan bagian dari pemerintah.? Menurutnya, Hak Angket yang digulirkan DPR salah alamat.

“KPK itu tidak bisa diawasi dengan angket. KPK bukan pemerintah. Ini dapat dijelaskan lewat teori atau hukum,” tegasnya.

Mahfud menambahkan, bahwa lembaga antirasuah itu tak dapat diatur sekalipun oleh presiden.

Mahfud juga mengkritisi pernyataan Yusril beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa KPK dapat digolongkan sebagai lembaga eksekutif.

“Sangat salah kalau KPK dianggap sebagai eksekutif. Kalau mau dikualisifikasikan lebih dekat kepada yudisial,” ujarnya.

Karena itu, selain akan menguras energi DPR, keberadaaan Pansus Angket juga akan menasbihkan bahwa ada upaya pembelaaan terhadap Setya dan terduga koruptor lain di lembaga terhormat itu.

Apalagi beberapa waktu lalu Pansus juga mengunjungi Rutan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, untuk mencari masukan dari para koruptor handal negeri ini.

Seperti apa kelanjutan cerita Pansus Angket KPK kedepannya? Kita tunggu saja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *