MK Minta Kubu Prabowo Bawa Bukti Kecurangan Bukan Klaim dan Asumsi



383 Kali di Baca

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa proses penanganan sengketa perselisihan hasil Pemilu dilakukan secara transparan. Melalui Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menegaskan, peradilan di MK merupakan peradilan yang terbuka untuk umum.

Hal itu merespon adanya tudingan kecurangan Pemilu 2019 yang dilontarkan kubu Prabowo-Sandi serta tak akan membawa persoalan tersebut ke MK.

“Peradilan di MK terbuka untuk umum. Prosesnya transparan. Publik bisa memantau,” kata Fajar melalui keterangan tertulis, Kamis (16/5/2019).

Dalm memutuskan sebuah perkara, MK lanjut Fajar mengatakan, memutus sengketa tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, melalui alat bukti, dan keyakinan hakim.

Karena itu, Fajar mengimbau kepada peserta pemilu yang menggugat hasil pemilu ke MK harus menyiapkan fakta dan alat bukti.

“Jadi yang diperlukan adalah argumentasi, saksi, alat bukti yang mampu meyakinkan, bukan sekedar klaim atau asumsi,” tegasnya.

Selain itu, Fajar juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa memutuskan perkara hanya atas klaim dan asumsi. Termasuk “memenangkan” pihak yang seharusnya kalah dan sebaliknya.

“Silahkan publik melihat kembali penanganan perkara sengketa pilpres tahun-tahun sebelumnya, melalui proses persidangan yang terbuka, jelas, MK tak mungkin bisa “memenangkan” pihak yang memang seharusnya kalah atau sebaliknya, “mengalahkan” pihak yang seharusnya menang,” ujarnya.

Namun, Fajar menambahkan, bahwa membawa atau tidak membawa perkara sengketa hasil pemilu, termasuk di dalamnya ada dalil dugaan kecurangan pemilu ke MK merupakan hak peserta pemilu.

MK, kata dia tidak akan memaksa, namun jika ada permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan ke MK, pasti akan ditangani sesuai dengan ketentuan.

“Yang pasti, menurut UUD 1945, perihal sengketa hasil pemilu sudah disediakan mekanismenya dan MK merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu, sekali lagi, termasuk jika di dalam permohonan itu ada dalil kecurangan yang arahnya mencederai nilai-nilai demokrasi dalam pemilu,” ucapnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *