Mulai Hari Ini Resmi Dibubarkan,HTI Tak Lagi Punya Badan Hukum

94 Views

Akhirnya pemerintah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Mengutip situs HTI, Hizbut Tahrir ada di negara-negara lain di dunia, seperti Mesir, Libya, Sudan, Turki, Inggris, Prancis, Jerman, lalu merambah ke Indonesia lewat dakwah pada 1980-an. Saat itu HTI banyak melakukan dakwah di kampus-kampus besar yang ada di Indonesia.

Kemudian pada 1990-an, HTI memperluas kegiatan ke masyarakat melalui kegiatan dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, hingga perumahan.

Sebagai partai politik, HTI mengatakan politik sebagai bagian dari kegiatan mereka dengan Islam sebagai ideologi. Mereka berusaha agar akidah Islam dapat menjadi dasar negara, dasar konstitusi, dan undang-undang.

Bahkan ada upaya HTI ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah Islamiyah. Hal inilah yang sangat jelas bertentangan dengan ideologi negara yakni Pancasila.

Kini pemerintah memutuskan membubarkan HTI karena dianggap membahayakan NKRI. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, serta ciri dalam Pancasila dan UUD 1945.

Aktivitas yang dilakukan HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas HTI. Karena, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

“Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A.” kata Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7/17).

Kemenkumham, ungkap Freddy mengatakan memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau kemasyarakatan (ormas).

Diharapkan agar masyarakat dapat memahami langkah tegas pemerintah dengan membubarkan HTI.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) setuju ormas HTI dibubarkan. Namun, kata dia, anggota-anggota bekas HTI harus dirangkul.

Said mengatakan bahwa NU siap melakukan diskusi dengan anggota-anggota HTI. Sikap NU itu adalah bagian dari pendekatan demi memberikan pencerahan.

“Kami siap jika diminta oleh pemerintah untuk pendekatan pencerahan. Civic education dari pandangan Islam,” katanya lewat dialog kebangsaan di Kantor PBNU Jakarta Pusat, Jumat (12/5/17).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *