Pakar Hukum Media: Vonis PN Jakarta Barat terhadap Ninmedia Keliru

355 Views

Jakarta -Putusan majelis hakim PN Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis kepada Dirut PT Ninmedia Indonesia dan Dirut PT Nadira Intermedia Nusantara, dengan hukuman 2 tahun penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp500 juta berdasarkan laporan karyawan PT MNC Sky Vision direspon oleh Pakar Hukum Media Herlambang Perdana W, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.

Herlambang menilai, vonis hakim PN Jakarta Barat terhadap Dirut PT Ninmedia Indonesia dan Dirut PT Nadira Intermedia Nusantara, keliru.

Menurutnya, Ninmedia sebagai lembaga penyiaran berlangganan (LPB) yang memiliki izin resmi dari pemerintah tidak dapat dipidana. “Prinsipnya pemidanaan itu tak perlu. Putusan PN Jakarta Barat keliru,” kata Herlambang saat dihubungi.

Apa yang dinyatakan Herlambang senada dengan pendapat sebelumnya dari Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (UNPAD), Nella Sumika Putri, yang menilai vonis hakim PN Jakarta Barat terhadap Dirut PT Ninmedia Indonesia dan Dirut PT Nadira Intermedia Nusantara, tidak tepat.

Menurutnya, Ninmedia sebagai lembaga penyiaran berlangganan (LPB) yang memiliki izin resmi dari pemerintah tidak dapat dipidana.

“Ninmedia dan Lembaga penyiaran itu kan harus berizin. Harusnya, kalau dia sudah mendapatkan izin yang sah dari pemerintah, lembaga tersebut memiliki kekuatan yang sah untuk tidak dipidana, sepanjang dia melakukan hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang penyiaran itu sendiri dalam proses penyiarannya”, ujar dosen hukum pidana yang menyelesaikan disertasi doktoralnya pada bidang hukum pidana dengan judul Asas Lex Certa Dalam Hukum Pidana: Suatu Kajian Atas Legislasi, Penerapan, dan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.

Nella menambahkan, penyiaran konten free to air yang dilakukan oleh Ninmedia itu dibenarkan oleh Undang-Undang Penyiaran dan tidak dapat dijerat dengan undang-undang ITE. Sehingga, Ninmedia sebagai lembaga penyiaran yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah memiliki hak untuk menyiarkannya. Maka perbuatan melawan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang ITE telah dihapuskan dan dibenarkan oleh Undang-Undang Penyiaran.

“Sepanjang operasional tersebut dibenarkan undang-undang, tidak dapat dikenakan pemidanaan, seperti misalnya menyiarkan dalam konteks free to air, sepanjang memang itu dalam ranah free to air itu dibenarkan karena dia memang diberikan hak untuk melakukan hak siar tersebut, Ninmedia yang diberikan izin oleh hukum untuk melakukan penyiaran tersebut, tentunya Ninmedia tidak dapat dipidana berdasarkan rumusan delik Undang Undang ITE, karena melawan hukumnya telah dihapuskan,” tegasnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *