Pakar Hukum Persoalkan Putusan PN Jakbar terhadap Dirut Ninmedia

82 Views

Jakarta – Pakar Hukum ITE yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Edmon Makarim mempersoalkan keputusan majelis hakim PN Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis kepada Dirut PT Ninmedia Indonesia dan Dirut PT Nadira Intermedia Nusantara, dengan hukuman 2 tahun penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 500 juta, berdasarkan laporan karyawan PT MNC Sky Vision.

Edmon menilai, perkara yang menimpa PT Nadira Intermedia Nusantara (Ninmedia) sepatutnya menggunakan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Apalagi menurutnya, Ninmedia merupakan lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dari Kememkominfo yang diterbitkan berdasarkan ketentuan UU Penyiaran 32/2002. “Jadi kalau soal konten karya siaran nggak pas pakai UU ITE,” ujar Edmon.

Sebelumnya, Pakar Hukum Media yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Herlambang Perdana W menilai, vonis hakim PN Jakarta Barat terhadap Dirut PT Ninmedia Indonesia dan Dirut PT Nadira Intermedia Nusantara merupakan keputusan keliru.

Menurutnya Ninmedia sebagai lembaga penyiaran berlangganan (LPB) yang memiliki izin resmi dari pemerintah tidak dapat dipidana.”Prinsipnya pemidanaan itu tak perlu. Putusan PN Jakarta Barat keliru,” kata Herlambang .

Senada dengan Herlambang, Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad), Nella Sumika Putri juga menilai vonis hakim PN Jakarta Barat terhadap Dirut PT Ninmedia Indonesia dan Dirut PT Nadira Intermedia Nusantara, tidak tepat. Kata Nella, Ninmedia sebagai lembaga penyiaran berlangganan (LPB) yang memiliki izin resmi dari pemerintah tidak dapat dipidana. “Ninmedia dan lembaga penyiaran itu kan harus berizin. Harusnya, kalau dia sudah mendapatkan izin yang sah dari pemerintah, lembaga tersebut memiliki kekuatan yang sah untuk tidak dipidana, sepanjang dia melakukan hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang penyiaran itu sendiri dalam proses penyiarannya”, ujar Nella.

Nella menambahkan, penyiaran konten free to air yang dilakukan oleh Ninmedia itu dibenarkan oleh UU Penyiaran dan tidak dapat dijerat dengan UU ITE. Sehingga, Ninmedia sebagai lembaga penyiaran yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah memiliki hak untuk menyiarkannya.

Maka perbuatan melawan hukum yang terdapat di dalam UU ITE telah dihapuskan dan dibenarkan oleh UU Penyiaran.

Sepanjang operasional tersebut dibenarkan undang-undang, tidak dapat dikenakan pemidanaan, seperti misalnya menyiarkan dalam konteks free to air, sepanjang memang itu dalam ranah free to air itu dibenarkan karena dia memang diberikan hak untuk melakukan hak siar tersebut, Ninmedia yang diberikan izin oleh hukum untuk melakukan penyiaran tersebut, tentunya Ninmedia tidak dapat dipidana berdasarkan rumusan delik Undang Undang ITE, karena melawan hukumnya telah dihapuskan,” tegas Nella.

Gugatan RCTI terhadap PT Nadira Intermedia Nusantara dan PT Ninmedia Indonesia di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait dengan hak cipta telah dikalahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Nadira Intermedia Nusantara dan PT Ninmedia Indonesia dimenangkan berdasarkan Putusan Nomor 32/pdt.sus-hak cipta /2019/PN.Niaga Jkt .Pst.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *