Pasangan Ridwan Kamil Ternyata Banyak Terlibat Kasus Korupsi Dan Pidana

60 Views

Pasangan Ridwan Kamil dalam pilgub 2018, UU Ruzhanul Ulum ternyata masih menyimpan banyak kasus pidana, beberapa diantara bahkan sudah dalam taraf penyelidikan. Dari 63 miliar dana bansos, sekitar Rp 29,4 miliar tidak jelas laporan pertanggung jawabannya.

Selain itu mengenai Perjalanan Dinas Bupati yang dipermasalahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekitar Rp902 juta biaya penginapan menurut BPK harus dikembalikan karena tidak bisa dipertanggung jawabkan. BPK juga menilai senilai Rp 119 juta biaya perjalanan yang digunakan bupati tidak akuntabel bukti-buktinya.

Terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) APBD Tasikmalaya 2017. Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Samudi menyatakan, pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut.

Saat ini, pihaknya sedang memeriksa saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi uang negara itu.

Namun meski begitu kalaupun misalnya nanti dari keterangan ini melibatkan salah satu calon di Pilkada Jawa Barat, kata Samudi, pihaknya tidak akan melakukan pemanggilan sebab terikat peraturan Kapolri.

“Tapi kan kita tidak tahu siapa. Hasil pemeriksaan saksi-saksi mengarah atau melibatkan pejabat atau paslon tidak akan dilakukan pemanggilan karena terikat perkap,” jelasnya yang dihubungi wartawan, Senin (26/2/2018).

Kasus lainnya adalah dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan salah seorang pengusaha bernama Teti pada awal 2016.

Teti merasa ditipu oleh Jamaludin, Kepala Bagian Umum Setkab Tasikmalaya pada 2011 yang menjanjikan akan memberikan komisi 5 persen kepada Teti dengan syarat pengusaha tersebut harus meminjamkan dana talangan sebesar Rp 650 juta kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Jamaludin sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Tasikmalaya. Namun, Jamaludin yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di saat yang sama juga sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung terkait dugaan kasus korupsi pengadaan mebeler di Kabupaten Tasikmalaya.

Bupati Tasikmalaya saat itu Uu Ruzhanul Ulum telah diperiksa Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya pada hari Selasa 20 September 2016.

Sementara pada saat sama beredar fotocopy kwitansi pembelian mobil Honda Freed untuk Lina Marlina, istri Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, dan pembelian mobil Lexus untuk Bupati Tasik.

Kwitansi itu beredar melalui media sosial dan melalui aplikasi WhatsApp (WA). Pembelian mobil ini menjadi pergunjingan karena uangnya berasal dari seorang pengusaha.

Pengusaha itu adalah Direktur CV Mitra, Ny Yohana Rumikasari. Wanita inilah yang hadir menjadi saksi, pada sidang kasus korupsi pengadaan mebel di Setda Kabupaten Tasikmalaya senilai Rp 1,5 miliar tahun 2011 di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 5 September 2016. Kwitansi tersebut juga telah dikirimkan melalui akun facebook KPK oleh seseorang.

Dalam kwitansi tertanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Yohana itu, tertulis uang telah diterima senilai Rp 190 juta untuk pembayaran Honda Freed tahun 2011, nopol D 1642 CN lengkap dengan nomor rangka dan mesin. Mobil ini atas nama Lina Marlina.

Yohana sendiri telah menjalani sidang Pengadilan Tipikor Bandung atas kasus korupsi proyek di Pemkab Tasikmalaya senilai Rp 9 miliar.

Ketua majelis hakim Longser Sormin pun sempat menyatakan, ada aktor intelektual dalam kasus korupsi pengadaan mebel tersebut. Terlebih ada uang tak jelas sebesar Rp 9 miliar yang belakangan menjadi utang Pemkab Tasikmalaya kepada Yohana.

“Semua saksi tidak tahu uangnya kemana. Berarti ada yang nampung, berarti ada aktor intelektual dibalik kasus ini,” kata Longser.

“Ibu (Yohana) ini diperas miliaran rupiah oleh Pemkab Tasikmalaya dan ini ada sutradaranya. Uang itu untuk pinjam bendera, harus bikin kontrak dan modus lainnya,” kata Longser.

Dan masih begitu banyak kasus yang menyangkut pasangan Ridwan Kamil tersebut menyebabkan Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tasikmalaya, Harun Al Rasyid mengatakan UU Ruzhanul Ulum mestinya sudah ditahan.

“Kalau saya masih menjabat sebagai Kajari tentunya sudah saya tangkap itu Bupatinya (Uu Ruzhanul Ulum) dan Sekda (Abdul Kodir), karena dalam kasus mebeleur ini jelas banyak pelanggaran dan sudah tindak pidana korupsi, Yohanna pun harus ditangkap pula,” ungkap Harun Al Rasyid, Senin (6/6/2016).

Harun meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar, Setia Untung Arimuliadi untuk menempatkan jaksa di Kejari Singaparna yang berani untuk menegakan hukum tanpa pandang bulu, karena dengan mandulnya para penegak hukum maka masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap institusi Adiyaksa.

“Bupati (Uu Ruzhanul Ulum), Sekda (Abdul Kodir), jelas sebagai pimpinan dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kenapa bawahannya saja (JM) yang dijadikan tersangka oleh kejaksaan, dalam kasus mebeleur, seharusnya permasalahan ini sudah diselesaikan oleh Kejari Singaparna,” ucap Harun Al Rasyid.

Adapun kasus lainnya yang menjerat UU Ruzhanul Ulum seperti dikutip dari wartapriangan dotcom antara lain :

1. Pembangunan RSUD Kabupaten Tasikmalaya senilai Rp 27 miliar
2. Peningkatan saran dan prasarana RSUD Kabupaten Tasikmalaya senilai Rp 4 miliar
3. Lanjutan saluran irigasi Cikunten senilai Rp 6 miliar
4. Lanjutan Wisma Haji Al-Mukaromah Jayamukti
5. Pematangan lahan komplek pendidikan Al-Ruzhan
6. Pembangunan gedung, sarana dan prasarana Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Tasikmalaya senilai Rp 4.1 miliar
7. Pembangunan gedung Dinas Pertanian dan Tanaman senilai Rp 8.1 miliar
8. Pembangunan gedung Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya senilai Rp 9.6 miliar
9. Pembangunan gedung Dinas Perhutanan dan Perkebunan senilai Rp 4.3 miliar
10. Rehabilitasi gedung kantor kecamatan sebesar Rp 2 miliar
11. Pembangun Stadion Kabupaten Tasikmalaya lanjutan senilai Rp 25 miliar
12. Pembangunan ruang genset senilai Rp 101 juta
13. Pembangunan koridot senilai Rp 75 juta.

Mengingat banyaknya kasus yang melanda mantan bupati Tasikmalaya tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sendiri pernah mengancam akan mencabut dukungannya kepada Ridwan Kamil bila memilih Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sebagai calon wakil gubernur yang akan mendampinginya mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2018.

“Kalau iya pilihannya Kang Emil itu jatuh ke Kang Uu maka dipastikan PKB check out dari dukungannya,” kata Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Barat Sidkon Djampi seperti dikutip dari tirto, Selasa (19/12/2017).

Namun akhirnya PKB menjilat ludahnya sendiri dan mau mendukung UU Ruzhanul Ulum untuk dipasangkan dengan Ridwan Kamil, setelah keempat Partai pendukung, yakni PPP, NasDem, Hanura dan PKB sendiri kumpul bersama dan mengajak Ridwan Kamil ikut serta.

“Alhamdulillah kemarin kan kita sudah rapat bersama-sama dan dari partai masing-masing kita bermusyawarah siapa yang terbaik untuk pasangan Jawa Barat ini ke depan untuk mendampingi Kang Emil,” ucap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romi di Kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu (7/1/2018).

Dalam Pilbup Tasikmalaya 2016, Ruzhanul kembali berpasangan dengan Ade Sugianto. Keduanya menjadi pasangan calon tunggal dan mendapat dukungan 500.908 suara (67,35%). Jumlah suara yang didapat Ruzhanul bisa menjadi modal yang cukup untuk maju sebagai cawagub.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *