PDIP Tegaskan Amandemen UUD 1945 Tidak Mengubah Mekanisme Pilpres

525 Views

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan, amandemen terbatas UUD 1945 yang diusulkan partainya tidak akan mengubah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden.

Basarah memastikan, konsep yang diajukan partainya tersebut tetap menempatkan pemilihan kepala negara diserahkan kepada suara rakyat.

“Presiden dalam konsep amandemen terbatas (yang diajukan) PDI-P itu tetap dipilih oleh rakyat,” ujar Basarah di Sanur, Minggu (11/8/2019).

Sebelumnya PDI Perjuangan merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, MPR RI memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

“Jadi, GBHN itu tidak sama dengan menjadikan MPR RI sebagai lembaga yang memilih presiden dan menjadikan presiden sebagai mandataris MPR. Beda,” kata Basarah.

Basarah menegaskan tujuan dari GBHN adalah agar Indonesia memiliki peta jalan ke depan, baik pemerintah pusat maupun daerah sebab, pergantian kepala pemerintah atau kepala daerah biasanya dibarengi dengan pergantian visi, misi dan program. Hal tersebut membuat sebuah pembangunan tidak berjalan secara berkelanjutan.

Menurut dia GBHN penting untuk kepastian hukum arah pembangunan nasional siapapun pemimpinnya kelak.

“Kami ingin punya kepastian hukum. Siapapun presidennya, siapapunnn gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, pembangunan nasional itu kelanjutannya tetap terjaga,” jelas dia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *