Pembatasan Medsos Saat Sidang Gugatan Pilpres di MK Merupakan Keputusan Terakhir Kominfo



60 Kali di Baca

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku belum akan membatasi akses media sosial di sidang gugatan Pilpres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Rudiantara menjelaskan pembatasan media sosial merupakan keputusan terakhir setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satunya penyebaran masif konten hoaks selama aksi 22 Mei yang berakhir rusuh.

“Belum tahu,” kata Rudiantara, usai acara silaturahim dengan pegawai Kominfo, Rabu (12/6/2019).

Keputusan pembatasan media sosial, seperti yang terjadi pada Mei lalu, merupakan hasil koordinasi dengan beberapa kementerian lain, salah satunya Kementerian Polhukam.

Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, menyatakan saat ini kementerian siaga untuk melihat situasi di media sosial, apakah ada peningkatan konten-konten yang bersifat menghasut dan memecah belah seperti Mei lalu.

Berdasarkan data Kominfo ada sekitar 600 URL per hari yang digunakan untuk menyebarkan konten hoaks maupun negatif yang berkaitan dengan aksi 22 Mei.

“Itu (pembatasan medsos) pilihan terakhir sekali, sifatnya situasional. Melihat konten, persebarannya dan jumlahnya,” kata dia.

Pantauan Kominfo terhada hoas di media sosial antara lain dengan memanfaatkan mesin AIS, untuk mendeteksi sebaran dan jumlah konten.

Sebelumnya Menkopolhukam Wiranto menyatakan tidak ada pembatasan akses ke media sosial saat sidang sengketa hasil Pemilu 2019, yang akan berlangsung pada 14 Juni hingga 28 Juni.

Oleh karena itu masyarakat hendaknya tidak menyebarkan konten provokatif ataupun konten negatif lainnya yang dapat mendorong Pemerintah melakukan pembatasan akses media sosial, untuk itu masyarakat harus menahan diri dan bijak dalam menggunakan media sosial.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *