Pemerintah akan Rampungkan Skema Perpajakan Perpanjangan Kontrak PT Freeport

23 Views

Pemerintah Indonesia menginginkan mayoritas saham PT Freeport Indonesia dengan harapan bisa menjadi saham pengendali di tambang emas terbesar itu. Tentunya dengan harapan manfaat yang diberikan dari Freeport Indonesia ke Tanah Air bisa lebih maksimal dibandingkan dengan sebelumnya.

Hasil ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua, kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Sebelumnya Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah melakukan pertemuan pada Minggu (27/8) lalu, untuk menyelesaikan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017.

Dari pihak pemerintah hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta wakil dari Kementeriaan Koordinator Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan BKPM.

Sementara pihak Freeport hadir President dan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson dan Direksi PT Freeport Indonesia.

Kedua belah pihak kata Menteri ESDM Ignasius Jonan menyepakati divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia. Sementara hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

“Mandat Presiden ini bisa diterima Freeport Indonesia bahwa divestasi yang akan dilakukan menjadi 51 persen total,” jelas Jonan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).

Selain itu, Freeport juga berkomitmen untuk membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022 atau 5 tahun sejak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diterbitkan oleh pemeirintah kepada Freeport.

Dengan itu Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan dokumentasi dari struktur yang disepakati. Selain PT Freeport Indonesia akan mendapatkan persetujuan korporasi yang dibutuhkan.

Divestasi merupakan salah satu dari empat poin kesepakatan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia untuk kelangsungan usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu di Indonesia.

Aturan mengenai divestasi saham tercantum dalam PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Divestasi atau proses pelepasan 51 persen saham Freeport dipandang merupakan momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sumberdaya alam. Dengan demikian, rakyat Indonesia dapat menikmati kemakmuran dari sumber daya alam yang dimiliki.

PT Freeport Indonesia telah sepakat untuk melakukan divestasi saham sebesar 51 persen. Kesepakatan ini merupakan salah atau syarat bagi Freeport agar tetap dapat beroperasi di Indonesia.

Selain divestasi saham, pemerintah juga tengah merampungkan skema perpajakan dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Nantinya, pemerintah mematok peningkatan penerimaan negara dari perpanjangan kontrak ini.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, telah melakukan perhitungan terhadap potensi penerimaan negara. Penghitungan telah dilakukan pada berbagai jenis perpajakan yang harus dibayar oleh Freeport.

Melalui IUPK, kata Sri Mulyani, pemerintah bisa memperoleh kepastian terkait peningkatan penerimaan negara. Hal ini pun akan dilampirkan dalam IUPK.

“Lebih tinggi dibandingkan KK kemarin. Jadi, kita akan mendapatkan assurance berapakah lebih besarnya. Ini kita finalkan dulu di lampiran IUPK tadi,” ungkapnya.

Meski demikian, Sri menyampaikan skema perpajakan tidak hanya mengacu pada Undang-undang Mineral dan Batu bara (UU Minerba), melainkan juga akan mengacu pada Undang-undang Perpajakan.

“Kita akan liat dari berbagai peraturan perundangan terkait yang nail down, tetapi lebih ke komposisi rate. Terus, akan melihat, agar kesesuaian perundangan akan tetap bisa di lakukan. Karena, nanti bukan lagi kontrak, tapi izin usaha. Jadi, bukan cuma mengacu ke UU Minerba, tapi juga ke UU PPh dan UU Pajak Daerah,” ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian ESDM, Selasa 29 Agustus 2017.

Oleh karena itu pihaknya menekankan agar penerimaan negara dapat lebih besar, setelah PT Freeport Indonesia berubah status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini pun telah diatur dalam Undang-undang Mineral dan Batu bara nomor 4 Tahun 2009.

Kita patut berbangga bahwa keberhasilan Pemerintah dalam melakukan negosiasi dengan PT. Freeport Indonesia merupakan bukti kerja keras Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara dari sumber daya alam Indonesia serta menunjukkan kedaulatan Indonesia terhadap sektor Minerba.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *