Pemerintahan Jokowi-JK tak ingin Ulangi Kesalahan Masa Lalu

22 Views

Selama 20 tahun terakhir, Indonesia memiliki dua kesalah pokok dalam mengambil kebijakan ekonomi. Hal itu diksampaikan Wakil Presiden Juuf Kalla saat memberikan mata kuliah umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler (PPRA) ke-56 dan Program Pendidikan Singkat (PPSA) ke-21 Lemhanas Tahun 2017, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/8/17).

Adapun kesalahan pertama, ialah saat Indonesia memutuskan untuk mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kebijakan ini terjadi di era Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

“Kita berikan BLBI yang berlebihan sehingga negara berutang, mengeluarkan dana hampir lebih dari Rp600 triliun hanya dalam waktu dua tahun,” kata JK.

Sementara, Sekjen Fitra, Yenny Sucipto mengatakan, pengusutan kasus BLBI ini telah melewati lima rezim pemerintahan. Berbagai kebijakan diterbitkan pada masing-masing era kepresidenan. Pada era BJ Habibie, 65 bank dalam penyehatan yang dikelola BPPN.

Kemudian, pada era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pemerintah merekapitulasi Bank Niaga dan Bank Danamon, serta dibentuk Komite Kebijakan Sektor Keuangan dengan Keppres 177/1999.

Pada era Megawati Soekarnoputri, ia menerbitkan Instruksi Presiren Nomor 8 Tahun 2002, soal pemberian jaminan kepastian pada obligor yang kooperatif dan sankai terhadap obligor yang tidak kooperatif. Namun, ada sejumlah obligor yang belum melunasi utangnya malah menerima SKL.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (25/8), menyampaikan, peningkatan jumlah perhitungan sementara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan proses penyidikan KPK.

Jumlah kerugian keuangan negara akibat pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terhadap pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, kemungkinan meningkat dari sebelumnya sekitar Rp 3,7 trilyun.

Penerbitan SKL BLBI yang dilakukan Syafruddin menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan jabatan dia sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp 3,7 trilyun.

Kemudian yang kedua lanjut JK mengatakan, kita mensubsidi BBM begitu besar dalam waktu sepuluh tahun. Kebijakan ini dilakukan selama dua periode pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

“Yang menikmati orang yang punya mobil seperti kita semua di sini,” katanya.

Dua kesalahan inilah menurut JK yang menyebabkan kemajuan ekonomi Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

JK berusaha menafsirkan apabila semua dana BLBI dan subsidi BBM itu digabung, maka tentu dapat digunakan untuk membangun infrastruktur.

Saat ini pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi-JK sedang gencar membangun infrastuktur sampai kedaerah-daerah terpencil, terluar di wilayah Indonesia dan itu membutuhkan dana yang cukup banyak. Pemerintah juga fokus pada pemerataan ekonomi dan pembangunan antara lain melalui pemberian subsidi tepat sasaran, menjaga kestabilan harga pangan, serta ketersediaan energi.

“Sekiranya setengah saja kita pakai untuk infrastruktur, tentu infrastruktur kita tidak akan kalah dari negara tetangga,” ucap Wapres.

Meski demikian, JK juga mengakui bahwa kesalahan itu telah terjadi, namun sekarang yang terpenting saat ini bagaimana pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama demi kemajuan bangsa.

“Sekarang yang penting apa yang kita lakukan ke depan, kini kita tidak menghamburkan uang untuk subsidi kecuali untuk makanan, pendidikan, kesehatan karena itu pokok, penting untuk bangsa ini,” ujar JK.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *