Pemutaran Film G30S PKI Tidak Relevan Lagi Sejak Reformasi

0
603

WartaKota – Di media sosial dan grup-grup percakapan digital seperti whatsapp telah masif beredar arahan pemutaran film G30S/PKI di seluruh jajaran TNI AD yang berbunyi sebagai berikut :

Kpd : Yth Para Kapen.
Tembusan : Yth Kadispenad, Para Kasubdis Dispenad.

Slmt sore.
Menjelang 1 Okt 2017, sebagai pendahuluan di informasikan bahwa Seluruh jajaran TNI AD akan mendapatkan perintah mengajak masyarakat utk menyaksikan film sejarah G 30 S / PKI.
Agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik maka perlu di disampaikan sbb :

1. siapkan tempat penanyangan film di wilayah binaan satuan jajaran TNI AD masing2 sd unsur terdepan.
2. siapkan sarananya baik televisi, layar proyektor, computer/ laptop, alat multi media dll.
3. siapkan meja, kursi, tikar, tenda dll utk kenyamanan penonton.
4. siapkan sound system yang memadahi agar penonton dapat mendengarkan dengan baik dan mic utk memberikan sambutan.
5. ajak semua lapisan masyarakat untuk menonton dengan kerjasama semua unsur di wilayah.
6. lakukan sosialisasi agar penonton lebih maksimal.
7. para pejabat Penerangan TNI AD dan pejabat pengemban fungsi penerangan di satuan, siap untuk membuat laporan detail pelaksanaannya berupa jumlah lokasi pelaksanaan Nobar dan jml penonton disertai dengan dokumen photo pelaksanaan Nobar .
8. film resmi akan dikirim oleh Dispenad.

Dump
Terima kasih. Ijin

Narasi yang disebutkan diatas adalah HOAX, yang diedarkan oleh kelompok-kelompok seperti Saracen yang berkepentingan mempertahankan propaganda hitam kepada pemerintah sebagai pendukung PKI. Film G30S PKI sendiri dihentikan penayangannya di televisi nasional sejak September tahun 1998 saat Presiden Soeharto lengser pada bulan Mei 1998.

Menurut sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam mengatakan ada cerita di balik distopnya penyiaran film yang mendiskreditkan PKI itu. “Waktu itu ada permintaan dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI),” kata Asvi seperti dimuat dalam media Tempo Sabtu, 29 September 2012 lalu.

Tokoh dari angkatan udara saat itu, Marsekal Udara Saleh Basarah menelepon Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah.”Pak Saleh minta supaya film itu tidak diputar lagi,” kata Asvi

Alasannya, lanjut Asvi, sejumlah anggota TNI Angkatan Udara menilai film tersebut mendiskreditkan pangkalan AURI di Halim Perdanakusumah. “Halim PK dianggap sebagai sarang PKI,” kata dia.

Mantan Menteri Pendidikan, Juwono Sudarsono membenarkan hal tersebut. “Beliau menghubungi saya sekitar bulan Juni-Juli 1998,” kata Juwono, kemarin. Permintaan tersebut, lanjut dia, disampaikan secara lisan saja.

Sementara itu, Menteri Penerangan saat itu, Yunus Yosfiah mengatakan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. “Karena itu, tanggal 30 September mendatang TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI,” ujar Yunus seperti dikutip dari Kompas edisi 24 September 1998.

Pihak TNI Angkatan Darat sendiri sejak 2015 telah berulang-ulang membantah hal tersebut. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Mohamad Sabrar Fadhilah, menyatakan institusinya tidak pernah memerintahkan jajaran komando distrik militer maupun komando resor militer untuk memutar film Pengkhianatan G30S/PKI.

“Secara khusus, pimpinan TNI AD tidak memberikan perintah agar setiap prajurit harus menonton film itu. Pimpinan secara umum hanya meminta mereka memperingati hari ini dengan cara masing-masing,” ujar Fadilah seperti dikutip dari portal CNN Indonesia, Rabu (30/9/2015). Fadilah menuturkan, peristiwa 30 September perlu diperingati sebagai pembelajaran bagi seluruh komponen bangsa.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono sendiri berpesan untuk selalu mencegah perkembangan ideologi komunis. Hal tersebut disebutkan Jenderal Mulyono pada gelar renungan dan pembacaan doa bagi enam jenderal dan satu ajudan jenderal yang gugur pada Peristiwa 30 September 2015 lalu. Mulyono berharap seluruh elemen bangsa kembali meneguhkan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.