Penguatan Sentimen Anti Cina Menguat Setelah Pidato Anies Tentang Pribumi

77 Views

Pro Kontra penggunaan kata pribumi oleh Gubernur baru DKI Jakarta semakin memanas seiring adanya sejumlah masyarakat yang melaporkan pernyataan Anies Baswedan tersebut ke Bareskrim Polri.

“Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Anies.

“Pokoknya itu digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda. Jadi Anda baca teks itu bicara era kolonial Belanda, ” jelas Anies lagi.

Menurut Anies, kata ‘pribumi’ dalam pidatonya ada dalam konteks menjelaskan era penjajahan atau kolonialisme. Artinya, “pribumi” tidak berhadapan dengan “non-pribumi” yang punya konotasi rasial pada etnis Tionghoa, melainkan dengan “penjajah”.

Namun, sulit mengabaikan konteks waktu dan situasi politik pidato tersebut — pidato itu dilakukan setelah Anies dilantik sebagai gubernur, mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beretnis Tionghoa. Maka, kata pribumi dalam pidato Anies pun menimbulkan polemik.

“Setiap orang Indonesia yang mendengar pidato ini akan mengerti bahwa hal tersebut ditujukan kepada orang Tionghoa-Indonesia,” ahli Asia Tenggara dari Cornell University Tom Pepinsky dalam artikelnya “Jakarta’s New Governor Doubles Down On Identity”.

Namun seolah tak ingin disalahkan atas sikap kebencian atas cina tersebut, beredar artikel yang menyebut tak cuma anies yang anti tionghoa tapi menurut tulisan yang pertama kali ditayangkan di media facebook oleh seorang bernama Muktarrudin Usman, dari dulu banyak pemimpin-pemimpin dunia yang tidak suka dengan cina.

Sambil mengutip kata-kata tokoh dunia yang sangat tidak relevan untuk dipertentangkan. Sejarah Indonesia telah membuktikan nusantara telah dihuni oleh orang-orang yang meskipun memiliki darah China, namun sebagai warga negara Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa ini, turut membangun negara, tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku dan berkomitmen untuk setiap kepada NKRI.

Pertentangan dan isu kebencian atas golongan cina diungkapkan kembali oleh Muktarrudin ini, tanpa mengingatkan sejarah kelam bangsa indonesia pada saat pergantian rejim Orde Baru ke Orde Reformasi. Hal tersebut perlu dihentikan agar konflik antar golongan tidak terjadi kembali. Indonesia tidak menginginkan konflik yang muncul karena eksploitasi atribusi dan identitas tertentu, seperti yang terjadi pada tahun 1998 lalu.

Menurut peneliti sejarah era kolonial Indonesia (Hindia Belanda), Andi Achdian, konsepsi pribumi berkembang seiring dengan datangnya kolonialisme Eropa. Istilah tersebut digunakan untuk mengkategorikan orang yang sebelumnya telah tinggal di wilayah tempat mereka berkuasa.

“Pada masa pra-kolonial konsep pribumi tidak dikenal. Konsep negara-bangsa juga tidak terlalu kuat. Orang-orang Eropa menamai orang-orang yang tinggal di pulau-pulau sebagai inlander yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu Pasar sebagai pribumi,” ujar Andi, seperti dikutip dari Tirto, Selasa (17/10).

Andi menuturkan sebelum penggunaan kata ‘Indonesia’ menjadi populer di awal 1920-an, orang-orang yang tinggal di nusantara kerap menggunakan kata pribumi atau inlander untuk menyebut diri mereka.

Hal tersebut terjadi beriringan dengan klasifikasi rasial penduduk di Hindia Belanda. Undang-Undang Kolonial tahun 1854 menanamkan pemisahan rasial dalam 3 tingkatan status sosial, yakni Europeanen atau orang-orang kulit putih Eropa, Vreemde Oosterlingen (Timur Asing) yang meliputi orang (peranakan) Cina, Arab, India, maupun non-Eropa lainnya, dan Inlander atau pribumi, yang kemudian diidentikkan dengan masyarakat lokal (ras Melayu), terlebih yang beragama Islam.

Menariknya, kata ‘vreemde’ yang berarti asing hanya disematkan pada kategori orang-orang Timur, tidak pada orang-orang Belanda atau Eropa yang notabene juga pendatang di nusantara. Ketiadaan kata ‘vreemde’ menyiratkan orang Eropa berkuasa atas tanah jajahan—beserta Pribumi dan Timur Asing yang tinggal di dalamnya. Konsekuensi dari pembedaan berdasar ras tersebut, menurut Dhaniel Dhakidae dalam Cendekiawan dan Kekuasaan, adalah pertarungan antara kaum inlander melawan vremde oosterlingen.

Ironisnya, politik pecah belah etnis ala Belanda itu pula yang dilestarikan oleh Presiden Soeharto. Amy Freedman, dalam “Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia“, menyebutkan semasa berkuasa, Presiden Soeharto menekan orang-orang Tionghoa untuk melakukan asimilasi. Mereka juga diidentifikasi sebagai ‘non-pribumi’.

Di sisi lain, sejumlah kecil pengusaha etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Orde Baru juga menikmati berbagai fasilitas dalam mempraktikkan usaha mereka. Akhirnya, tumbuhlah konglomerasi. Segelintir kelompok kaya inilah yang kemudian dianggap sebagai representasi etnis Tionghoa. Sentimen kelas kemudian berhimpitan dengan sentimen rasial.

Lengsernya Soeharto pada 1998 membuat segregasi semakin kusut. Dari penjarahan dan pembakaran kios hingga pemerkosaan perempuan Tionghoa-Indonesia terjadi di Jakarta pada 1998.

Menanggapi situasi tersebut, Presiden Habibie, yang menjabat persis setelah Soeharto, mengeluarkan Instruksi Presiden No 26 Tahun 1998 yang melarang penggunaan kata (dikotomis) pribumi/non-pribumi oleh pejabat publik.

“Saya kira itu langkah tepat dari Habibie untuk menghapus penggunaan kata pribumi dalam proyek negara. Jadi ada sensitivitas baru dalam wacana publik yang digulirkan oleh Habibie supaya lebih etis dan beradab. Karena ada kecenderungan penggunaan kata pribumi yang diwarisi oleh Orde Baru berujung pada eliminasi orang-orang non-pribumi,” ujar Andi.

Presiden Habibie juga mengeluarkan Inpres No. 4 tahun 1999 yang menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi orang-orang Tionghoa-Indonesia dan memberikan izin untuk mengajarkan bahasa Mandarin di sekolah.

“Kalau non-pribumi didefinisikan sebagai kaum bermata sipit, berkulit kuning (atau ciri-ciri fisik lain), akan muncul aneka macam masalah. Cukup banyak orang Jawa, Sunda, atau Bali memunyai ciri fisik seperti itu. Kalau komunitas non-pribumi didefinisikan sebagai kaum pedagang, maka hasilnya juga kacau. Perdagangan bukan profesi tiga atau empat persen penduduk dengan keturunan, jenis rambut, dan bentuk mata atau hidung macam apa pun.”

Pernyataan tersebut ditulis oleh Ariel Heryanto dalam artikelnya berjudul “Apa Ada Nonpribumi?”. Menurutnya, kaum non-pribumi tidak ada, yang ada hanya sejumlah individu warga negara yang secara sepihak dinonpribumikan oleh birokrasi negara.

Tidak hanya kategori non-pribumi yang muncul karena birokrasi. Kategori inlander yang digunakan oleh Belanda juga berubah seiring waktu. Hendrik E. Niemeijer dalam buku bertajuk Batavia menelaah kelompok orang yang dikategorikan sebagai inlander melalui penelusuran arsip-arsip VOC abad ke-17.

Hasilnya, berbagai arsip memuat kelompok mardijker atau mardiker sebagai inlander. Kata mardijker berasal dari kata mardicas yang digunakan oleh Portugis untuk merujuk orang-orang berkulit hitam dan para budak nasrani yang dibebaskan.

“Secara harfiah, kata ini berkaitan dengan kata orang merdeka dalam bahasa Melayu atau mahardhika yang pada zaman Hindu di Jawa berarti orang yang dibebaskan dari membayar pajak,” ujar Niemeijer.

Jika merujuk pada catatan Niemeijer, dengan kata lain di Batavia abad ke-17 kata inlander belum merujuk pada rakyat Pribumi, bumiputra, atau penduduk asli di nusantara, melainkan merujuk kepada mardiker.

Kini setelah 72 tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kata pribumi kembali ramai diperbincangkan. Jelas ini bukan yang pertama, dan mungkin pula bukan yang terakhir. Alih-alih berujung konflik, para pejabat publik semestinya belajar dari Sukarno.

“Saya sendiri menanya diri saya kadang-kadang. He Sukarno, apa kowe iki bener-bener asli? Ya, engkau itu dianggap asli Indonesia. Tetapi apakah saya betul-betul asli itu? Mboten sumerep. Saya tidak tahu, Saudara-Saudara,” ujar Sukarno pada pidato pembukaan kongres Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), gabungan beberapa organisasi orang Tionghoa, Maret 1963.

Bahkan secara tegas ketua SETARA Institut Hendardi menilai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan (Anies) dan Sandiaga Uno (Sandi) memiliki visi politik rasisme.

Pada mulanya, menurut Hendardi, banyak pihak yang beranggapan bahwa politisasi identitas agama, ras, dan golongan adalah sebatas strategi destruktif pasangan Anies-Sandi untuk memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Artinya, politisasi identitas itu hanya untuk menundukkan lawan politik dan menghimpun dukungan politik lebih luas hingga memenangi Pilkada. Namun pidato politik Anies mengungkap hal yang lebih besar lagi.

“Pernyataan Anies bukan hanya keluar dari nalar etis seorang pemimpin provinsi melting pot yang plural, tetapi juga membangun segregasi baru atas dasar ras. Kebencian atas ras adalah mula dari suatu praktik genosida, seperti di Myanmar. Genosida tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk penegasian ras dan etnis lain dalam membangun Jakarta,” kata Hendardi.

“Anies bisa dianggap melanggar Instruksi Presiden No. 26/1998 yang pada intinya melarang penggunaan istilah ‘pri’ dan ‘non-pri’ untuk menyebut warga negara. Anies juga bisa dikualifikasi melanggar semangat etis UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” sambungnya.

Bagi Hendardi, seharusnya Anies pada hari pertama bekerja melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas. Tapi justru Anies mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis. “Sosok pemimpin seperti ini tidak kompatibel dengan demokrasi dan Pancasila, karena mengutamakan supremasi golongan dirinya dan mengoyak kemajemukan warga,” pungkasnya.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *