Perludem Jaga Semangat Pemilu, KPU Perlu Susun Pedoman Antisipasi Capres Tunggal



54 Kali di Baca

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyusun peraturan teknis mengatasi potensi adanya calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) tunggal dalam pemilu.

“Menurut pandangan kami masih sangat mungkin menyusun peraturan KPU (PKPU), meski dalam hal itu, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengupayakan secara maksimal agar jangan sampai ada capres-cawapres tunggal,” katanya di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/3/18).

Dia menjelaskan, dalam pasal 235 ayat 6 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, jika dalam hal sampai dengan setelah perpanjangan masih tetap ada satu paslon capres-cawapres yang mendaftar, maka tahapan pemilu dilaksanakan sesuai peraturan perundangan.

“Jadi, kalau kami membaca pada pasal 235 ayat 6 itu memang memungkinkan adanya calon tunggal. Namun, bahasanya tidak ada di dalam UU tersebut. Maka teknis tersebut harus diatur oleh KPU di dalam PKPU,” tegas Titi.

Dia melanjutkan, apabila pada akhirnya hanya benar-benar ada satu pasangan capres-cawapres, maka KPU disarankan merujuk kepada preseden dalam pelaksanaan Pilkada. Titi menuturkan, hal yang bisa dilakukan oleh KPU yakni menduplikasi aturan ketika ada calon tunggal di Pilkada untuk diterapkan dalam PKPU nantinya.

“Sebagai masyarakat kami berharap bahwa UU dan konstitusi kita pada dasarnya menginginkan ada kompetisi antarcalon, maka dari itu kan ada dua putaran (dalam pemilu). Sebab ada ekspektasi bahwa pilpres itu betul diikuti oleh calon-calon yang kemudian mendapatkan dukungan mayoritas, ” tambah Titi.

Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, pihaknya sedang menyusun pedoman terkait pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pemilu 2019 mendatang. Dalam pedoman yang diatur lewat Peraturan KPU (PKPU) itu, juga diatur mengenai capres-cawapres tunggal.

Menurut Pramono, pedoman tersebut tidak secara spesifik hanya mengatur mengenai capres-cawapres tunggal dalam Pemilu. “Pasti ada Peraturan KPU (PKPU). Namun, tidak secara khusus begitu (untuk mengantisipasi capres-cawapres tunggal),” katanya, Jumat (9/3).

Dia melanjutkan, nantinya PKPU disusun secara umum. “Nanti dalam PKPU yang secara umum mengatur persyaratan, prosedur dan tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan pemilu presiden dan wakil presiden,” jelas Pramono.

PKPU antara lain nantinya akan mengatur mekanisme keterpilihan dan pengaturan jika pasangan capres-cawapres tunggal kalah melawan kolom kosong di Pemilu. Saat ini, PKPU tersebut masih terus digodok oleh KPU.

Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra membenarkan adanya perumusan PKPU itu. Namun dirinya enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut. “Benar (sedang dirumuskan). Tetapi informasi belum ya,” tegasnya.