Pilkada Serentak Punya Peran Penting dalam Indeks Demokrasi Indonesia

50 Views

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 memiliki peran penting dibalik menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia. Bahkan pada dua tahun belakangan penurunan Indeks juga terjadi.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (19/10/17), terlihat adanya penurunan Indeks Demokrasi Indonesia sejak 2015. Indeks tersebut berada di angka 73,04 (persen) dengan target di angka 65.

Pada akhirnya hal itu membuat Indeks Demokrasi Indonesia secara keseluruhan menurun sebesar 2,73 persen, dari 72,82 persen pada 2016, menjadi 70,09 persen pada tahun ini dengan target di angka 70.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, maraknya penggunaan isu terkait Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA), juga penyebaran hoaks, membuat aspek pemenuhan hak politik sebagai salah satu indikator demokrasi mengalami penurunan sebesar 0,52 persen dibanding tahun sebelumnya.

Meski demikian pemerintah menargetkan angka 72 pada 2018 dan 75 pada 2019.

Tjahjo mengatakan, Indeks Demokrasi menurun drastis di dua provinsi, yakni DKI Jakarta dan Sumatera Barat. Hal tersebut lantaran munculnya isu berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta hoaks akibat pilkada serentak.

“Tolok ukurnya tidak bisa kita lihat menyeluruh. yang turun itu DKI dan Sumatera barat. Karena isu SARA dan hoax,” ungkapnya di Kantor Staf Presiden, gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat.

Meski demikian, Tjahjo optimis bahwa Indeks Demokrasi akan kembali pulih. “Kita upayakan tahun depan bisa pulih,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, ada banyak aspek yang mempengaruhi turunnya Indeks Demokrasi Indonesia.

Terkait Indeks Demokrasi yang makin menurun ini, Wiranto menegaskan bahwa pemerintah bukan satu-satunya pihak yang harus disalahkan.

Menurutnya, ada sekitar 26 indikator yang menentukan Indeks Demokrasi. Hal tersebut tak hanya menyangkut kinerja pemerintah. Namun ada ingikator lain yang absord dari elemen masyarakat yang menjadi aktornya.

Wiranto juga sependapat dengan Mendagri bahwa Indeks Demokrasi menurun tak terlepas dari Pilkada Serentak 2015 dan juga pada 2017.

“Biasanya, indikator ini muncul karena ada pilkada, ada pemilu,” katanya.

Hal ini harus diyakini bersama, dan harus menjadi perhatian agar masyarakat tidak lagi mengangkat isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Oleh sebab itu, masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh ekploitasi SARA yang kerap digunakan sebagai langkah politik jelang Pilkada atau Pilpres.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *