Presiden Perintahkan Menlu Panggil Dubes AS terkait Ibukota Israel



8 Kali di Baca

Wartakota – Dari laman setkab.id sangat jelas sekali pernyataan Jokowi saat di pembukaan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sherif pada Maret 2016.

Berikut cuplikan pernyaatan Presiden RI Jokowi:

“Pada tahun 1962, Bapak Bangsa Indonesia, Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, Bung Karno, menegaskan: “… selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”

Kami bangsa Indonesia konsisten dengan janji tersebut. Hari ini, Indonesia berdiri bersama dengan negara-negara OKI untuk meneruskan perjuangan yang belum selesai itu. Suatu kehormatan bagi rakyat dan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi himbauan Saudara kami, Presiden Mahmoud Abbas, dengan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Selamat datang di Indonesia  Negeri indah yang mempunyai umat Islam terbesar di dunia, negeri demokratis nomor tiga di dunia, negeri yang segera membuka Konsulat Kehormatan di Palestina.

Yang Mulia Para Hadirin Sekalian,

Kita dan dunia prihatin dengan memburuknya situasi di Palestina sekarang. Banyak kebijakan sepihak dan ilegal, serta hukuman kolektif Israel semakin menyulitkan rakyat Palestina. Akses Umat Islam ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem juga dibatasi. Rakyat Palestina semakin tidak berdaya. Situasi kemanusiaan di wilayah-wilayah pendudukan semakin memburuk. Situasi tersebut harus bersama-sama kita hadapi. Kita harus bersatu, Palestina harus bersatu, Palestina harus rekonsiliasi. Indonesia siap membantu proses rekonsiliasi ini.

Yang Mulia Para Hadirin Sekalian,

OKI dibentuk karena adanya kebutuhan mendukung perjuangan Palestina. Untuk itu, sesuai dengan tema KTT “United For A Just Solution”, OKI harus menjadi bagian dari solusi. Apabila OKI tidak bisa menjadi bagian dari solusi Palestina, maka keberadaan OKI menjadi tidak relevan lagi. Sekali lagi menjadi tidak relevan lagi.

Yang Mulia Para Hadirin Sekalian,

Batas toleransi masyarakat internasional terhadap keberlanjutan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina sudah lama berakhir. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Israel harus segera menghentikan aktivitas dan kebijakan ilegalnya di wilayah pendudukan. Indonesia dan Dunia Islam siap melakukan langkah-langkah konkrit untuk terus mendesak Israel mengakhiri penjajahannya atas Palestina dan menghentikan kesewenang-wenangan di Al-Quds Al-Sharif. Dunia Islam membutuhkan dukungan dari PBB sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Dunia Islam kembali menyerukan agar proses perdamaian jangan ditunda-tunda lagi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui “Solusi Dua Negara” (Two-State Solution).

Yang Mulia Para Hadirin Sekalian,

Saya ingin mendengar pandangan para Yang Mulia kepala negara dan pemerintahan serta ketua delegasi mengenai berbagai pandangan saya tersebut. KTT ini merupakan momentum penting bagi Dunia Islam merespon situasi yang dihadapi rakyat dan bangsa Palestina dewasa ini dengan langkah konkrit, dengan langkah konkrit. Indonesia akan selalu berada di garis terdepan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Perkenankan saya menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjuk Nyonya Maha Abou Susheh selaku Konsul Kehormatan Republik Indonesia untuk Palestina, serta dalam waktu dekat akan meresmikan Kantor Konsulat Kehormatan RI di Ramallah, Palestina.

Semoga Allah subhanahu wa ta’ala memberikan ridha-Nya agar KTT ini menghasilkan kesepakatan nyata untuk segera  merealisasikan hak-hak sah bangsa dan rakyat Palestina.

Terima kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Untuk masalah terkini, Presiden Joko Widodo menyesalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS tehadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan itu,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Kamis (7/12).

Jokowi menilai, pengakuan Trump telah melanggar resolusi PBB di mana AS turut menjadi anggotanya, “Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” kata Jokowi

“Kita semua konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai amanah UUD 45,” kata Jokowi.

Jokowi melanjutkan, Indonesia meminta PBB bersidang dan menyikapi pengakuan sepihak AS atas Yerusalem.

“Saya juga sudah perintahkan Menlu panggil Dubes AS untuk langsung sampaikan sikap pemerintah Indonesia,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, dalam acara Bali Democracy Forum yang diadakan di Serpong, Kamis (7/12) ini Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi tampil mengenakan selendang Palestina.

“Saya berdiri di sini, mengenakan selendang Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, untuk selalu bersama rakyat Palestina, untuk hak-hak mereka,” kata Menlu Retno.

“Kami mengutuk pengakuan (AS terkait Yerusalem) itu,” Retno menegaskan.

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel memang disambut dengan gelombang kecaman dan kritik dari berbagai penjuru dunia.

Amerika menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Para pemimpin dari dunia Muslim dan masyarakat internasional lain melontarkan kemarahan mereka, dan sebagian memperingatkan bahwa langkah itu menimbulkan potensi kekerasan dan pertumpahan darah.

Trump juga mengumumkan rencana pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Status Yerusalem merupakan jantung konflik panjang Israel-Palestina, karena Israel mencaplok Yerusalem Timur yang bagi Palestina merupakan ibu kota negara mereka di masa depan.

Trump mengatakan bahwa langkah itu merupakan “pengakuan atas kenyataan saat ini dan kenyataan sejarah” namun bukan merupakan pernyataan politik, dan tidak akan mengubah batas-batas fisik dan politik Yerusalem.

“Akhirnya hari ini kita mengakui hal yang sudah jelas: bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel,” kata Presiden Trump.

“(Pengakuan) ini, tidak lebih dan tidak kurang, adalah sebuah pengakuan atas realitas. Hal ini juga merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Ini hal yang harus dilakukan,” kata dalam pidato khusus itu.