Rahmat Thayib Opini Dangkal tak Ada Fakta

37 Views

Jakarta – Rahmat Thayib mengaku Pegiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban lebih tepatnya penulis yang hanya melihat satu sisi mata uang dalam pandangan berpolitik serta menuding hal-hal yang tak lengkap terhadap PDIP partai pemenang Pemilu.

Hal-hal yang tak pernah terbukti membuat Rahmat Thayib Chaniago menulis dan mengaitkan berbagai dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia dengan posisi PDIP sebagai _ruling party_. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantah keras partainya dituding menggunakan alat kekuasaan demi memenangkan Pilkada 2018 melalui pengangkatan perwira Polri sebagai penjabat gubernur. Hasto juga menegaskan PDIP tak pernah memiliki sejarah pernah menggunakan alat negara untuk memenangkan kontestasi politik.

Rahmat Thayib sendiri hanya berasumsi karena memang tidak ada bukti kongkritnya, analisa tersebut dipublikasikan untuk menggiring opini masyarakat bahwa pemerintah tidak bersikap netral dalam rangka menurunkan elektabilitas PDIP.

Tudingan-tudingan Rahmat Thayib sangat terang benderangan adalah isapan jempol belaka, artinya menulis hanya melempar tudingan tanpa melihat kenyataan . Tulisan mengenai Lukas Enembe yang bertemu petinggi Polri ini terkesan ada campur tangan pemerintah namun faktanya sudah jelas bahwa Irjen Pol Paulus Waterpauw tidak maju di Pilkada Papua seperti tudingan Rahmat Thayib.

Tudingan mengenai pansus Lukas Enembe yang membuat PDIP juga terasa tidak perlu dilakukan adanya pembentukan Pansus DPR karena tidak ada bukti mengenai hubungan Pilkada dengan pertemuan seperti yang digembar-gemborkan. Rahmat Thayib mementahkan tulisanya sendiri karena tidak majunya Irjen Pol Paulus Waterpauw jelas tidak akan membuat Pansus berjalan karena tidak terbukti dan itu anak kecil juga tahu, artinya Rahmat Thayib ini mendulang air terpecik muka sendiri.
Kedua, kasus Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang yang memang ada indikasi persoalan hukum juga harus dipisahkan antara politik dan hukum, namun membuat orang-orang terlibat kebakaran jenggot dan bak jurus dewa mabok selalu melempar bola panas kepada institusi penegak hukum.

Syaharie Jaang jelas maju sebagai Gubernur Kaltim dan jelas-jelas menggunting Syafrudin selaku Kapolda Kaltim dengan mengultimatum tanggap 7 Januari untuk memutuskannya sebagai Cawagub dan inilah kecurangan terbesar Syahrie Jaang yang tak memberikan kesempatan anak bangsa lainnya untuk maju, karena jika tanggal 7 diumumkan tidak ada waktu lagi untuk Syafrudin mencari dan mendaftarkan pasangannya di Pilgub Kaltim.

Disinilah kelebihan Syafrie Jaang yang melempar fitnah bahkan Ketum Demokrat SBY menggelar Konpers tanpa konfirmasi kebenarannya kepada pihak yang dituding.

Fitnah ketiga dari Rahmat Thayib kepada Jenderal Budi Gunawan sangatlah kental, fakta bahwa penegakan hukum melalui Praperadilan di PN Jakarta Selatan sudah dicabut kasusnya artinya disinilah penetapan tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum. Jika dirinya (Budi Gunawan) diberi kepercayaan untuk menjabat adalah hak prerogatif Presiden bukan karena hal lain. Lagi-lagi Rahmat Thayib yang kerap mengaitkan ruling party PDIP tidak ada hubungan sama sekali dengan kasus-kasus yang diplintirnya melalui framing tak berdasar tanpa fakta dan bukti, opini sesat juga hanya bisik-bisik sebagai dasar tulisan sampahnya.
Tudingan lainya bahwa ada PLT Gubernur dari pihak Polri sendiri Mendagri Tjahyo Kumolo sudah dengan jelas berdasar aturan dan hukum yang berlaku dan meminta Polri menyodorkan nama dan hal ini pernah terjadi saat Irjen Pol Carlo Tewu di jadikan PLT dan berjalan lancar, termasuk di Aceh juga dari kalangan TNI juga tidak ada masalah.
Setiap keputusan yang diambil pemerintah memiliki dasar pemikiran yang mendalam untuk kepentingan bangsa. Pemerintah tidak hanya mengangkat tokoh-tokoh dari PDIP atau Polri, namun hal tersebut tidak dipublikasikan secara tendensius karena tidak memiliki nilai positif yang menguntungkan bagi pihak lawan politik.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *