Realitas Dukungan ke Jokowi Memicu Perpecahan di Kubu PAN



Beda pandangan politik kerap terjadi di lingkaran internal partai politik. Pandangan yang tak sejalan itu pula terkadang menentukan sikap kader parpol untuk memilih jalannnya sendiri dalam menentukan pilihan capres-cawapres.

Meski PAN bagian dari oposisi partai pendukung nomor urut 02, Prabowo-Sandi, namun kenyataannya banyak diantara kader tak sepaham dengan pilihan partai. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan tsunami di internal partai PAN.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengakui ada dinamika di kalangan internal partainya. Bara Hasibuan diusulkan dimintai keterangan terkait dukungannya di Pilpres 2019.

“Bukan di internal secara resmi, ya. Tapi memang ada beberapa kader, lintas daerah lah. Bukan khusus DPP, bukan provinsi tertentu, tapi beberapa teman dari lintas daerah mengusulkan Bang Bara itu diminta keterangan lah, dipanggil sebenarnya bagaimana sikapnya di Pilpres 2019,” kata Yandri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Yandri menjelaskan, diskusi itu memang menghangat. Bara pun dituntut harus patuh terhadap keputusan DPP. “Kalau dia jelas-jelas bertolak belakang dengan keputusan DPP, ya, dia harus menerima risikonya. Mungkin itu yang diminta teman-teman supaya diperjelas, Bang Bara itu gimana sih sebenarnya sikapnya,” ungkap Yandri.

Desakan untuk memanggil Bara Hasibuan juga diikuti dengan dorongan agar putra pendiri PAN, Albert Hasibuan, itu mundur jika memang tak sejalan dengan partai.

“Desakan itu salah satunya itu di grup WA atau lintas kader tadi itu minta Bang bara kalau minta sudah tidak sejalan ya kalau gentleman mundur atau dimundurkan,” jelas dia.

Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menanggapi pernyataan Ketua DPP PAN Yandri Susanto bahwa ada desakan mundur kepadanya. Menurut Bara, sampai saat ini ia belum mengetahui dan mendengar ada desakan mundur kepadanya dari sejumlah pengurus daerah.

Hanya saja, menurut Bara, bila desakan mundur itu datang karena sikap politiknya dianggap bertentangan dengan DPP, ia siap memberikan klarifikasi. Bara beralasan, sikap politiknya yang kerap bertentangan dengan DPP dilakukan untuk membela jajaran pengurus PAN yang mendukung Presiden Joko Widodo di pilpres.

Ia pun yakin keputusan itu bukanlah sesuatu yang salah. Sebab, hal itu dilakukan demi kepentingan PAN.

“Tapi yang jelas apa yang saya lakukan adalah membela para pengurus daerah yang melakukan deklarasi untuk mendukung Jokowi. Saya bisa memahami apa yang mereka lakukan dan betul yang mereka lakukan itu adalah untuk kepentingan partai dalam konteks pileg April ini,” kata Bara di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1).

“Sehingga mereka menganggap bahwa keputusan mendukung Jokowi itu adalah keputusan yang harus diambil demi kepentingan partai, demi kebutuhan bahwa partai harus mendapat suara yang signifikan di daerah mereka masing-masing,” imbuhnya.

Menurut Bara, pembelaan yang ia lakukan ke sejumlah pengurus DPW PAN yang mendukung Jokowi di pilpres itu juga demi soliditas partai. Sebelumnya memang sejumlah DPW PAN seperti di Kalimantan Selatan dan Riau memutuskan untuk mendukung pasangan capres cawapres nomor urut 01.

Artinya bahwa benar realita yangt terjadi di kubu PAN dari tingkat bawah tak sejalan dengan keputusan di pusat, dimana mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi. Keputusan tersebut menjadi salah satu penanda bahwa partai yang dilabeli Partai Allah tersebut tak mampu menampung dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Tentunya, dampak dari perpecahan internal partai tersebut, secara luas akan turut menggoyahkan elektabilitas capres yang diusung PAN. Jika tindak lanjut kasus tersebut berujung pada pemecatan para pengurus daerah yang mendukung Jokowi adalah kesalahan besar, maka hal itu hanya akan merugikan partai pada pileg 2019. Sebuah otokritik untuk partai yang tak mampu melihat kondisi dan aspirasi masyarakat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *