Referendum Di Indonesia Hanya Memecah Belah, Sandi Uno Malah Mengusulkan Kembali

Referendum Di Indonesia Hanya Memecah Belah, Sandi Uno Malah Mengusulkan Kembali

3,539 Kali di Baca

Keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibukota negara Republik Indonesia ternyata menjadi peluang baru bagi pihak anti pemerintah untuk menggerakkan referendum yang tidak pernah dikenal dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

Referendum dalam arti pengambilan pendapat dan keputusan rakyat sebenarnya telah dijalankan 17 April 2019 lalu untuk memilih 575 anggota DPR, 136 Anggota DPD, 2.207 anggota DPRD Provinsi dan 17.610 Anggota DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Terkait rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa pemerintahan Presiden Jokowi pun telah melakukan evaluasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Dalam Negeri menyebut ada sembilan undang-undang yang harus diubah sebelum mewujudkan rencana Presiden Jokowi terkait pemindahan Ibu Kota.

“Kami mencatat kurang lebih ada 9 UU yang akan diubah, revisi, dan sebagainya. Tapi itu mengikuti nanti kajian teknis yang akan dilakukan Bappenas,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dalam diskusi di Jakarta Pusat, Selasa, 14 April 2019.

Sembilan regulasi ini di antaranya adalah Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota, UU Pemda, UU tentang pengadaan tanah untuk ibu kota, UU pengadaan tanah untuk kawasan strategis, UU tata ruang, dan UU tentang lingkungan.

Dalam kajian yang dilakukan Dirjen Otda, Akmal mengatakan ada pula kemungkinan untuk membuat Undang-Undang baru yang khusus mengatur pelaksanaan pemindahan. “Yang bisa dilakukan adalah melakukan kajian teknis terhadap kesiapan-kesiapan teknis. Kami di Kemendagri bisa dengan menyiapkan kajian regulasi juga,” ujar Akmal.

Saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional masih melakukan studi terkait lokasi paling tepat untuk mendirikan ibu kota baru. Mereka menargetkan studi dan pengambilan keputusan dapat selesai di tahun ini. Sementara studi berjalan, Akmal mengatakan kajian di Kemendagri bisa tetap berjalan beriringan.

Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo, mengatakan Kemendagri memang akan menjadi salah satu leading sector dalam perwujudan regulasi ini. Mereka akan saling terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wacana pemindahan ibu kota negara ini rencananya dilaksanakan pada periode pemerintahan 2019-2024. Tujuannya adalah untuk memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi baru yang khusus digunakan untuk mengendalikan pemerintahan.

Usulan cawapres 02 Sandi Uno agar melakukan referendum terlebih dahulu sebelum memutuskan rencana pemindahan ibukota patut dicurigai memiliki agenda memecah belah bangsa.

“Saya belum cukup data yang saya miliki untuk bisa mengatakan saya setuju atau tidak kajian-kajian tersebut belum disampaikan secara komprehensif, dan menurut saya ini bukan keputusan Sandi Uno untuk setuju, tidak setuju, tapi masyarakat harus kita ajak dan satu konsensus bersama. Karena ini keputusan yang strategis untuk kita bersama,” katanya.

“Jadi harus ada referendum, kalau kita mau memindahkan ibu kota itu berapa yang setuju, berapa yang tidak, dihitung, dan itu yang harus dilakukan, melibatkan masyarakat dan kepentingan masyarakat diutamakan, kepentingan negara strategis diutamakan, lapangan kerja tercipta, biaya hidup bisa terjangkau, ini yang menjadi fokus kita,” imbuh Sandiaga.

Usulan referendum Sandi Uno atas dasar tidak punya cukup data tentu menggambarkan kedangkalan pemahamannya kepada Pancasila terutama sila ke empat. “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” yang berarti rakyat sudah ikut serta dalam bentuk Perwakilan di DPR RI yang akan menggodok UU Ibukota Negara

Referendum yang pernah terjadi seperti Di Timor Leste diselenggarakan justru oleh Badan Internasional seperti PBB, yang akhirnya rakyat provinsi Jajahan Orde Baru Timor Timur memutuskan untuk mendirikan negara sendiri.

Konstitusi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hanya mengenal perwakilan untuk musyawarah di tingkat DPR RI, dan bila Sandi tidak menginginkan anggota DPR 20014-2019 yang melaksanakannya tentu dapat mulai dibahas oleh anggota baru DPR RI 2019-2024 yang telah dipilih dan dipercaya rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan keputusan politik mereka.