Rekonsiliasi Nasional untuk Menyamakan Pandangan dalam Membangun Bangsa

https://wartakota.co/rekonsiliasi-nasional-untuk-menyamakan-pandangan-dalam-membangun-bangsa/

440 Kali di Baca

Segenap komponen bangsa kini sepakat bahwa rekonsiliasi pasca Pemilu 2019 adalah sebuah keharusan dan kebutuhan untuk masyarakat. Jangan ada lagi yang beranggapan rekonsiliasi berarti harus bergabung ke dalam satu kubu. Ingat dan perlu dicatat!

Menurut Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD rekonsiliasi itu dilakukan guna menghentikan pertikaian politik dan kembali ke posisi masing-masing.

Rekonsilaisi bukan berarti perang. Artinya, lanjut Mahfud mengatakan, kubu yang ingin menjadi oposisi kembali menjadi lawan pemerintah. Sebaliknya, lanjut dia, pihak yang ingin berkoalisi juga harus bekerja sama dengan baik-baik.

“Jangan punya agenda tersembunyi dari sebuah koalisi maupun oposisi. Kembali ke undang-undang dasar,” tegas Mahfud di Jakarta, Kamis (11/7).

“Rekonsiliasi politik itu penting,” tambah dia.

Mahfud mengaku opitimistis jika kondisi politik nasional akan segera pulih dan kembali seperti semula. Karena saat ini elit politik tengah berupaya mewujudkan rekonsiliasi tersebut.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebut bahwa pasca putusan MK setiap pendukung di masing-masing pihak wajib melakukan rekonsiliasi.

Ia menilai sebagai bangsa besar masyarakat harus melihat ke depan dan melupakan konflik internal untuk sebuah tujuan yang lebih besar, yaitu kemajuan bangsa dan negara.

Ditambahkanya bahwa negara ini milik semua para warga bangsa. Untuk jangan lagi ada yang saling meyimpan dendam dan permusuhan.

“Perbedaan kepentingan selamanya akan ada. Kita harus mampu mengelola perbedaan itu secara elegan agar bermuara pada maslahat dan kebaikan, bukan kerusakan apalagi kehancuran,” ujar Yusril.

Tak jauh berbeda degan pandangan Yusril, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sepakat adanya rekonsiliasi untuk menyamakan persepsi dalam membangun bangsa.

Namun demikian, pihaknya akan tetap berada diluar pemerintah dan menjadi oposisi yang kritis terhadap pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN Bara Hasibuan menuturkan bahwa rekonsiliasi menjadi langkah penting untuk membuat bangsa Indonesia kembali bersatu serta menghilangkan perbedaan selama kampanye.

Bara menyarankan kubu Prabowo legowo menerima apapun putusan MK terkait PHPU pada Kamis (27/6) dan merajut kembali persatuan antar-pendukung dengan rekonsiliasi.

Jika MAhfud MD menyebut rekonsilaisi sebuah keharusan demikian pula dikatakan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bahwa ada kebutuhan untuk menyatukan masyarakat yang terbelah menjadi dua kubu dan berpotensi menimbulkan konflik.

Muzani memastikan bahwa pertemuan antara ketua umumnya, Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo akan tetap terjadi sebagai upaya rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

“Pertemuan itu akan terjadi. Memang komunikasi antara pihak Pak prabowo dan Pak jokowi terjadi, sedang saling mencocokkan,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Saatnya rekonsiliasi segera terwujud tanpa syarat seperti yang disampaikan eks jubir BPN 02 Dahnil Anzar Simanjuntak bahwa pemulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi apalagi bagi-bagi kekuasaan.

Pandangan keliru Dahnil dan rekannya harus segeara diakhiri agar tidak menambah kekisruhan politik di masyarakat yang sudah mulai melupakan ketegangan pasca Pilpres kemarin.

Oleh karena itu Pengamat Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa pertemuan Jokowi dan Prabowo bukan soal bagi-bagi kekuasaan, bergabung atau tidaknya dalam koalisi. Namun soal menyematkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sehingga rekonsiliasi itu pun menjadi kesempatan untuk menunjukkan sikap legowo. Hal itulah yang coba disampaikan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini bahwa elit politik perlu menghentikan pertikan dalam politik karena hal itu akan menjadi contoh di masyarakat dalam berdemokrasi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *